Hoax Dijerat UU Terorisme, Mafindo: Tidak Perlu Dilakukan

Warga melakukan aksi teatrikal saat mengkampanyekan Gerakan Anti Hoax di Solo, Jawa Tengah.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

VIVA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mewacanakan penindakan hoaks yang mengancam Pemilu dengan Undang-Undang Terorisme. Ide tersebut menuai pro kontra.

img_title Polres Tangsel Diserang Hoax Saat Gencar Berantas Narkoba

Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, Septiaji Eko Nugroho berpandangan, pemerintah sebaiknya memaksimalkan regulasi yang sudah ada saat ini untuk menindak hoaks. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Septiaji menuturkan, teroris bisa saja menggunakan hoaks untuk menjalankan aksinya meneror publik misalnya mengakui ada bom di bandara atau menyebarkan isu air PDAM beracun. Secara hukum, aksi teror itu memungkinkan dijerat dengan Undang-Undang Terorisme. 

img_title Meutya Hafid Ungkap Fakta Mengejutkan soal Ruang Digital Indonesia

"Tetapi menyamakan pelaku penyebaran hoaks dengan pelaku terorisme, adalah tidak tepat. Karena hoaks yang saat ini banyak beredar masyarakat sangat bervariasi jenis dan dampaknya, dari yang ringan hingga yang meresahkan," jelasnya kepada VIVA, Rabu malam 20 Maret 2019. 

Dia menuturkan, sebaiknya maksimalkan saja beberapa undang-undang yang menangani tindakan pembuat dan penyebaran hoaks. Aturan yang sudah ada yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan KUHP.

img_title Pertamina Patra Niaga Imbau Masyarakat dan Konsumen WASPADA HOAX, Pastikan Kebenaran Informasi

“Penggunaan Undang-Undang Terorisme untuk hoaks Pemilu, tidak perlu dilakukan,” katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia mengatakan, Mafindo lebih mendorong kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya perbaikan regulasi yang ada sehingga bisa lebih kuat dalam menangani kasus hoaks.

“Perlu juga peningkatan kapasitas penegak hukum, serta edukasi kepada publik tentang hukuman pidana dari penyebaran hoaks yang meresahkan masyarakat, tanpa perlu mengaitkannya dengan Undang-Undang Terorisme," jelasnya. (kwo)

Hoax BRI.

BRI Tegaskan Pengajuan KUR Tidak Ditawarkan Secara Online, Masyarakat Wajib Waspada Modus Penipuan

BRI menegaskan, seluruh proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI tidak pernah dilakukan melalui penawaran online menggunakan tautan tidak resmi maupun media sosial.

img_title
VIVA.co.id
18 Mei 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut