Cara Adil Menilai Kinerja Website KPU

Jelang Pilpres, PLN Cek Pasokan Listrik ke KPU
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

"Makanya to be fair-nya sih, trafik kelebihan itu dari masyarakat murni atau serangan DDOS. Itu baru fair. KPU itu capable atau tidak," tuturnya.

img_title KPU Sebut Belum Ada Calon Gubernur Independen Daftar Pilkada 2024

Untuk menentukan website KPU lumpuh akibat trafik organik atau serangan DDOS, ada beberapa caranya. Ruby mengatakan bisa dilacak melalui audit forensik atau cara sederhananya membaca riwayat log trafik ke website KPU.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurutnya, pintu log trafik ada dua yakni log dari sisi server KPU dan log dari provider jaringan internet menuju website KPU. Dengan melacak pintu log trafik tersebut, bisa dilihat mayoritas alamat protokol internet dari mana saja yang membanjiri website KPU. 

img_title Isi Revisi PKPU Pilkada 2024 yang Telah Disetujui DPR dan Pemerintah di Hari Minggu

"Dari situ bisa dilihat kebanyakan dari IP Indonesia atau negara lain. Kalau kebanyakan dari luar itu dipertanyakan, dari data itu sejatinya simpel saja server KPU itu dari masyarakat murni atau serangan DDOS. Kalau trafik DDOS itu IP-nya sebagian besar akan menggunakan IP luar negeri, dengan alasan lebih sulit dilacak dan jasa serangan DDOS memang selama ini masih didominasi oleh para oknum dan sistemnya di luar negeri. Kalau trafik ke website KPU saat ini adalah penggunaan normal masyarakat Indonesia, maka akan teridentifikasi lebih banyak IP address milik Internet Provider di Indonesia daripada IP address negara lain" ujarnya. (ali)

Logo Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP Terima 2 Aduan soal Ijazah Gibran, Ketua KPU dan Bawaslu Ikut Dilaporkan

DKPP saat ini telah menerima dua aduan terkait putusan MK soal ijazah Gibran. Ketua dan anggota KPU serta pimpinan Bawaslu dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik.

img_title
VIVA.co.id
12 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut