Lagi, Karyawan Kirimi Google 'Surat Cinta'
VIVA – Karyawan Google meminta perusahaan mengurangi gas emisi rumah kaca pada 2030 mendatang. Dalam surat yang mereka kirim, karyawan juga meminta perusahaan untuk mengakhiri kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan bakar fosil dan menghambat aksi perubahan iklim.
Dilansir dari laman The Verge, Selasa, 5 November 2019, para karyawan menggandakan tuntutannya sejak September lalu, ketika Google, Amazon dan Microsoft menjalin kerja sama dengan Global Climate Strike. Bukan hanya Google, dampak dari kerja sama itu juga membuat karyawan Microsoft dan Amazon mendorong langkah serupa.
"Google adalah perusahaan global dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Banyak masyarakat yang sudah menanggung beban besar akibat bencana iklim. Sebagai karyawan, kami berkomitmen mengutamakan pengguna, dan perusahaan harus melakukan hal yang sama," bunyi surat tersebut.
Pada Agustus lalu, raksasa mesin pencari ini juga mendapat kecaman dari 1.495 karyawannya karena melakukan kontrak dengan Badan Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat (US Customs and Border Protection/CBP).
Para karyawan meneken petisi menuntut agar industri teknologi menolak menyediakan infrastruktur yang merugikan masyarakat. Petisi yang dilayangkan berpatok pada anak-anak migran yang meninggal karena berada dalam tahanan CBP.
Perusahaan Amerika ini menolak untuk berkomentar. Padahal pada 2007 lalu, mereka pernah berjanji dalam hal tanggung jawab lingkungan, menjadi karbon netral. Tahun lalu saja, mereka sudah melampaui targetnya, membeli lebih banyak energi terbarukan dibanding yang digunakannya.
Meski begitu, perusahaan masih berjalan dengan bahan bakar fosil. Mereka menghasilkan 4,9 metrik ton gas rumah kaca pada 2018, yang setara dengan karbon dari lebih 1 juta kendaraan di jalanan selama satu tahun.
Apple dan Google Tunduk sama Donald Trump, Ganti nama Danau Ontario jadi Amerika
Apple dan Google telah mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika di aplikasi layanan peta mereka, setelah perintah dari Presiden AS Donald Trump.
