Eselon III dan IV Diganti Robot AI, BPPT: Bisa Cegah Korupsi

Kepala BPPT Hammam Riza
Sumber :
  • Dokumen BPPT

VIVA – Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengumumkan rencananya untuk memangkas Eselon III dan IV di kementerian dan lembaga, kemudian diganti dengan robot kecerdasan buatan atau artificial Intelligence (AI). Ragam respons atas rencana tersebut.

img_title AI Kini Bisa Membantu Mengoptimalkan Jaringan Lemot, Begini Cara Kerjanya

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza menyambut positif ide tersebut. Ia meyakini robot AI memiliki peranan penting dalam memperbaiki sistem birokrasi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saya yakin peran AI nantinya membantu birokrasi, misalnya e-planning, e-budgeting keuangan daerah yang cerdas, sehingga dapat mencegah korupsi," jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat 29 November 2019.

img_title Usai 6 Lokasi Digeledah, Hari Ini Giliran Wali Kota Bekasi Diperiksa Kejagung

Ia menuturkan, dengan AI maka akan mempercepat birokrasi atau cutting red-tape, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta cerdas dalam mengambil keputusan. Untuk mewujudkannya pemerintah perlu menyiapkan ekosistemnya.

"Yang perlu disiapkan adalah ekosistem AI yang didukung oleh berbagai stakeholder, lembaga litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan) perguruan tinggi, badan usaha dan kemampuan atau kompetensi dari lembaga penunjang," jelasnya.

img_title AI Mengubah Cara Anak Belajar, Kualitas Guru Jadi Kunci Pendidikan

Ternyata, BPPT sudah lebih dulu fokus pada pemanfaatan AI. Hammam menjelaskan, BPPT sedang menginisiasi pembangunan AI Innovation Center, guna meningkatkan daya saing.

Dia meyakini, pusat inovasi akan menjadikan Indonesia negara maju dan mampu bersaing di era disrupsi digital dan revolusi industri 4.0. Mengenai pemanfaatan AI, lembaga tersebut juga sudah memanfaatkannya untuk Teknologi Modifikasi Cuaca berbasis AI.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo

KPK Beberkan Cara Tersangka Korupsi Dana BNPB Raup Uang, Modusnya Bikin Geleng Kepala

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB. Salah satunya penggunaan perusahaan pinjaman atau pinjam bendera.

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut