Bobolnya Data KPU oleh Hacker Sangat Berbahaya

Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Mohammad Nadlir

Target kejahatan siber

img_title DKPP Segera Sidangkan Aduan soal Pencalonan Gibran: Ada 4 Aduan dan Pengunduran Diri Soal Lain

Menurutnya jika pelaku bisa masuk ke server KPU, ada kemungkinan tidak hanya DPT yang mereka ambil, tapi juga bisa mengakses hasil perhitungan Pemilu. Secara teknis kalau peretas bisa mencuri data, ada kemungkinan juga bisa merubah data. Sangat berbahaya apabila hasil pemungutan suara pemilu diubah angkanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pada kesempatan terpisah, General Manager Kaspersky Asia Tenggara, Yeo Siang Tiong mengaku, data pemilih dalam pemilu sebuah negara menjadi target yang matang bagi pelaku kejahatan siber. Ini karena pemilihan umum bagian penting dalam sebuah negara di dunia.

img_title Geger! Kapolsek dan Kanit Reskrim di Batam Diduga Peras Pelaku Narkoba hingga Rp50 Juta

"Pemilu menjadi bagian sangat penting dan kritikal bagi seluruh negara secara global. Itu menjadi elemen penting dari demokrasi. Oleh karena itu jumlah data yang dikumpulkan, ditransfer, dan disimpan oleh pemilu juga menjadikannya target yang matang bagi para pelaku kejahatan siber," tegasnya.

Yeo mengingatkan bahwa mengamankan data dimulai dari proses menyalurkan hingga penyimpanan data. Proses ini, menurut Yeo, akan selalu menjadi tantangan di seluruh negara karena beragamnya sistem yang dikelola secara lokal.

img_title Data Perusahaan Juga Bisa Diobok-obok Hacker

Selain itu juga akibat mesin yang digunakan untuk pengamanan data bersifat turun menurun atau legacy machine. "Ruang siber kita yang sangat terhubung sekarang, telah membuka ruang pemilu lokal bagi para peretas lokal maupun asing. Perangkat keras dan sistem lama yang digunakan juga menambah kesulitan untuk mengamankannya," kata dia.

Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BSKDN Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada, Antisipasi Perubahan Sistem Mulai 2029

BSKDN Kemendagri mengkaji tata kelola Pemilu dan Pilkada untuk mengantisipasi perubahan sistem mulai 2029, termasuk wacana Pilkada asimetris melalui DPRD.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut