Data Nasabah KreditPlus Bocor, Kominfo dan BSSN Harus Sering Blusukan
- Dokumen CISSReC
VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah meminta klarifikasi dan laporan dari manajemen startup fintech KreditPlus atas dugaan pencurian data yang mengakibatkan kebocoran data nasabah, sekaligus mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan data pribadi penggunanya.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengaku telah mengirimkan surat ke KreditPlus. "Kami sudah bersurat ke Kreditplus untuk mengklarifikasi hal itu sekaligus melaporkan ke Kominfo terkait isu kebocoran ini," katanya di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020.
Kreditplus sendiri diduga mengalami kebocoran data saat data yang diduga miliknya muncul di RaidForums, situs jual-beli data ilegal. Sebanyak 896 ribu data pribadi pengguna Kreditplus yang berisikan nama, KTP, email, status pekerjaan, alamat, data keluarga penjamin pinjaman, tanggal lahir, nomor telepon, diduga bocor ke tangan peretas atau hacker.
Semuel juga mengingatkan, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), KreditPlus memiliki kewajiban memenuhi Standar Pelindungan Data Pribadi yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
"Kami mengimbau masyarakat tetap menjaga keamanan akun masing-masing. Masyarakat sebaiknya rutin mengganti password dan tidak mudah percaya dengan pihak lain yang meminta password maupun kode one time password (OTP)," tuturnya.
Berkaitan sama kode OTP, Semuel menegaskann bahwa setiap orang wajib menyadari dan menjaga kerahasiaannya. Menurutnya, kode OTP tidak pernah diminta oleh orang, melainkan hanya oleh mesin.
Seringkali masyarakat belum memahami bagaimana menjaga kerahasiaan data. Jika ada orang yang meminta, maka bisa dipastikan termasuk ke dalam kategori penipuan. Ia juga menjelaskan, apabila masyarakat tidak setuju dengan syarat atau kebijakan suatu aplikasi dalam melindungi data pribadi, maka jangan menggunakan aplikasi tersebut.
Pada kesempatan terpisah, pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha, mendorong supaya Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sering-sering blusukan untuk melakukan edukasi.
Menurutnya, pelaksana Sistem dan Transaksi Elektronik harus dipastikan membangun sistem yang baik. Khususnya untuk melindungi data pribadi nasabah atau pelanggan platform.
