DPR Kembali Umbar Janji

Kompleks Gedung MPR DPR dan DPD (Ilustrasi)
Sumber :
  • vivanews/Andry

VIVA – DPR RI menargetkan, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) bisa selesai pada bulan November mendatang. Aturan itu hingga saat ini masih digodok di Senayan.

img_title Survei Median: MBG Jadi Program Pemerintah Paling Disukai, Publik Puas dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

"Dalam agenda yang kami susun, Komisi I DPR RI menargetkan RUU PDP dapat selesai pada minggu kedua November 2020," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, dikutip VIVA Tekno dari laman resmi Kementerian Kominfo, Rabu 2 September 2020.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Abdul menyatakan, rencana itu saat ini dalam pembahasan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi I DPR RI bersama dengan pihak Kementerian Kominfo.

img_title Jurus Pemerintah Cegah Penambahan Titik Panas Karhutla dengan Cara Ini

Dalam kesempatan yang sama,  Menteri Kominfo, Johnny Plate mengatakan jika RUU PDP sangat penting dalam menjamin kepentingan nasional. Menurutnya, tidak hanya pada kedaulatan negara dan perlindungan atas data pribadi masyarakat.

"Pemerintah berharap, dapat bersama-sama DPR RI untuk segera tancap gas menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi dan mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPR RI," ungkapnya.

img_title KLH Hitung Kerugian Negara Imbas Karhutla Capai Rp5,30 Triliun, 19 Perusahaan Diperiksa

Johnny menjelaskan, adanya kebutuhan Undang-undang tersebut agar bisa mendukung pemrosesan data antarnegara,  baik secara global atau tingkat regional. Dia menuturkan, jika kebijakan negara lain telah memiliki syarat agar memiliki perlindungan data pribadi yang setara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sekjen Partai Nasdem itu juga mengatakan, jika kehadiran aturan perlindungan data pribadi membuat adanya jaminan atas rasa aman masyarakat saat berselancar di dunia maya.

"Juga memberikan jaminan rasa aman kepada publik dalam penggunaan internet," ujar dia.

Pilot Project Penanaman Kedelai 1.000 Ha

Demi Tekan Impor, Pemerintah Mulai Pilot Project Penanaman Kedelai 1.000 Ha di 7 Provinsi

Pemerintah melalui PTPN Group kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program di bidang ketahanan pangan, khususnya untuk komoditas kedelai demi menekan impor.

img_title
VIVA.co.id
1 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut