Australia Berhasil Tundukkan Facebook

Facebook dan Google melawan Australia.
Sumber :
  • dw

Namun, undang undang ini mendorong perusahaan teknologi untuk mencapai kesepakatan komersial mereka sendiri dengan perusahaan media, seperti yang dilakukan Facebook dengan News Corp. Tanpa kesepakatan itu, undang-undang ini memaksa perusahaan teknologi tersebut untuk melakukan arbitrase dengan penerbit atas konten yang digunakan.

img_title Setelah Tolak Timnas Indonesia, Kini Yordania Resmi Pindahkan Venue Lawan Australia ke Qatar

Pertarungan atas rancangan undang undang ini mendorong Facebook secara tiba-tiba memblokir seluruh akses konten berita Australia di situsnya bulan lalu. Pemblokiran itu berlangsung selama seminggu sebelum akhirnya pemerintah Australia membuat konsesi dan mengesahkan undang-undang tersebut pada 25 Februari 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pada Selasa hari ini, Kepala Eksekutif News Corp, Robert Thompon memuji kesepakatan dengan Facebook sebagai "tonggak penting dalam transformasi bisnis jurnalisme".

img_title Beda Perlakuan Yordania, Tolak Permintaan Timnas Indonesia tapi Pertimbangkan Pindah Venue Demi Australia

"Rupert dan Lachlan Murdoch mengawali perdebatan global di saat industri lain diam-diam saja atau bersikap acuh tak acuh karena disfungsionalitas digital telah mengancam jurnalisme menjadi tatanan pengemis. Akhir dari perdebatan tentang digital ini telah dibuat lebih dari satu dekade," kata Thomson.

Analis melihat Undang Undang media di Australia ini telah lama menilai bahwa kebijakan ini dirancang untuk membantu perusahaan besar seperti News Corp dan bukan untuk media-media kecil. Perusaahaan media besar lain di Australia, Seven West, juga menandatangani kesepakatan dengan Facebook pada bulan lalu.

img_title Perusahaan Perkuat Infrastruktur Logistik demi Meningkatkan Kepuasan Konsumen

Kesepakatan Facebook dan News Corp Australia juga terjadi di tengah penyelidikan parlemen di Canberra memeriksa dominasi dan pengaruh media News Corp terkait urusan dalam negeri. Hal ini dipicu petisi anti-Murdoch dari mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd yang mengumpulkan lebih dari 500 ribu tanda tangan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo

Ancaman Pramono Buat Perusahaan di Jakarta yang Tak Terapkan UMP Baru pada 2027

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pihaknya akan menindak tegas perusahaan yang tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut