Menkominfo Kasih Kabar soal RUU PDP

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Sumber :
  • Dok. AMSI

VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menargetkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) bisa selesai tahun depan.

img_title Patuhi Regulasi OJK, Indodana Fintech Tegaskan Komitmen Pada Prinsip Kehati-hatian

"Kita harapkan tahun 2022 (RUU PDP) bisa diselesaikan secara politik," kata dia, saat ditemui di Gedung Kominfo Jakarta, Selasa, 28 Desember 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Saat ini RUU PDP masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah, yaitu Kominfo dan DPR.

img_title Pendaftaran Mitra Penyelenggara MagangHub Tahap 2 Dibuka hingga 31 Agustus 2026

Regulasi tersebut semula ditargetkan selesai pada 2020, namun, tertunda karena pandemi COVID-19. Pembahasan menjadi panjang karena pemerintah dan DPR belum sepakat untuk otoritas yang mengawasi penegakan perlindungan data pribadi.

Johnny berpendapat lembaga pengawasan perlindungan data pribadi bisa berada di bawah kementerian mereka, sementara DPR menilai perlu ada lembaga yang independen. RUU PDP menjadi salah satu regulasi yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

img_title Kepastian Regulasi Jadi Salah Satu Faktor Investasi Jalan Tol Tetap Menarik

"Saya berterima kasih RUU PDP kembali menjadi agenda prioritas pembahasannya," tuturnya. Johnny menilai regulasi ini dibutuhkan agar payung hukum soal perlindungan data pribadi menjadi semakin kuat.

Undang-undang tersebut akan memuat sanksi untuk pelanggaran perlindungan data pribadi, salah satunya penggunaan yang tidak sah terhadap data pribadi.

"Kebutuhan payung hukum yang lebih kuat untuk memastikan perlindungan data pribadi menjadi penting dan relevan di Indonesia saat ini,” jelas Menkominfo.

Selagi menunggu regulasi primer ini selesai, aturan tentang perlindungan data pribadi saat ini masih tersebar di beberapa kementerian dan lembaga.

Aturan mengenai perlindungan data pribadi untuk sektor komunikasi saat ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Rincian Peraturan Pemerintah itu juga dimuat di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

"Kita harapkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) akan melengkapi agar perlindungan terhadap pemilik data bisa betul-betul terjaga dengan baik," tegas Menkominfo Johnny G Plate.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti

Indonesia Siap Kirim 4.021 Tenaga Kerja Alumni Lembaga Kursus ke 11 Negara

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama dengan Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP), melepas 4.021 alumni LKP yang siap bekerja di 11 negara.

img_title
VIVA.co.id
30 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut