Pendiri Twitter Jack Dorsey Frustasi
- Mashable
VIVA – Salah satu pendiri Twitter Jack Dorsey 'menyerang' anggota dewan perusahaannya dalam serangkaian tweet yang dilakukan pada Senin malam, 18 April lalu, karena dinilai sudah membebani tawaran pengambilalihan perusahaan oleh Elon Musk senilai US$43 miliar (Rp617 triliun).
Dorsey, yang juga anggota dewan Twitter, menegaskan bahwa seluruh dewan secara konsisten telah menyebabkan disfungsi perusahaan.
Menanggapi sebuah tweet yang mempertanyakan mengapa dirinya tidak melakukan apa-apa ketika menjabat sebagai CEO Twitter, Jack Dorsey menyatakan rasa frustrasi akan kemampuannya yang terbatas untuk berbicara secara bebas ke publik.
"Begitu banyak yang bisa dikatakan tapi tidak ada yang bisa dikatakan," kata Dorsey, seperti dikutip dari situs Tech Hindustan Times, Rabu, 20 April 2022.
Tweet Jack Dorsey muncul setelah dua minggu pergolakan di media sosial berlogo burung biru yang dimulai dengan pengungkapan 9,2 persen saham Elon Musk, yang kemudian dirinya membuat penawaran untuk membeli Twitter.
Pekan lalu, dewan Twitter melempar 'pil racun' untuk membatasi kemampuan Elon Musk dalam meningkatkan sahamnya di perusahaan. "Saya benar-benar berharap saya bisa menerobos semua abstraksi di sini dan menjawab semua pertanyaan dan keluhan Anda. Tapi sayangnya itu tidak bisa," papar Dorsey.
Pendiri dan Kepala Eksekutif SpaceX dan Tesla, Elon Musk, secara terang-terangan mengkritik strategi bisnis Twitter, termasuk para anggota dewan.
Ia lalu membuat tweet bahwa gaji anggota dewan Twitter akan menjadi US$0 jika tawarannya berhasil atau menghemat operasional perusahaan hingga US$3 juta (Rp43 miliar) setiap tahunnya.
Pembeli potensial lainnya termasuk perusahaan swasta Thoma Bravo, juga mempertimbangkan untuk membeli Twitter. Jack Dorsey saat ini masih menjabat sebagai CEO Square dan masih menduduki kursi di dewan Twitter.
Masa jabatannya akan berakhir pada Mei tahun ini dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perusahaan.
50 Perusahaan di 8 Provinsi Disegel Gegara Karhutla, Jika Terbukti Melanggar Denda hingga Rp 1 Triliun
Sebanyak empat perusahaan di Kalimantan Timur termasuk dalam 50 perusahaan di delapan provinsi telah disegel pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
