Memperlakukan Karyawan sebagai Aset
- U-Report
VIVA Tekno – Karyawan merupakan salah satu aset berharga perusahaan. Untuk memastikan kesejahteraan karyawan guna memperoleh produktivitas tinggi maka perusahaan menghadirkan berbagai program benefit.
Menjawab hal tersebut, BRI Life dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersinergi meluncurkan Asuransi Professional Group Health (PGH). Produk yang ditujukan untuk korporasi ini merupakan asuransi perlindungan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya.
Asuransi PGH dapat memberi jaminan finansial ketika karyawan sakit atau mengalami kecelakaan dengan menawarkan perlindungan kesehatan yang dapat dirancang berdasarkan kebutuhan perusahaan, sehingga pengeluaran biaya pengobatan akibat penyakit atau peristiwa kecelakaan dapat terencana dan terkendali.
Kelebihan yang akan diterima nasabah yang memilih Asuransi PGH antara lain usia kepesertaan mulai dari 0 sampai 75 tahun dengan jumlah peserta minimum sebanyak 25 peserta untuk grup perusahaan atau anggota institusi yang dikategorikan grup (kecil, menengah maupun besar).
Keunggulan lainnya yang ditawarkan yaitu adanya santunan dana tunai harian. Selain itu, ada tambahan santunan apabila terjadi cacat tetap biasa dan cacat tetap akibat kecelakaan. Terdapat juga tambahan santunan untuk penderita penyakit kritis serta tambahan santunan meninggal dunia akibat kecelakan.
"Seluruh manfaat tambahan yang ditawarkan dapat diambil menyesuaikan dengan keinginan perusahaan," ungkap Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi, dalam keterangan resminya, Rabu, 12 April 2023.
Ia pun optimis penetrasi produknya ini dapat tercapai sesuai target seperti yang telah ditetapkan korporasi. Sebab, Asuransi PGH menawarkan perlindungan dan fasilitas lengkap dengan berbagai keuntungan jaminan perlindungan yang ditawarakan.
"Kekuatan jaringan dan dukungan tata kelola teknologi informasi yang terintegrasi di BRI tentunya menjadi nilai lebih dalam upaya pencapaian target usaha perusahaan/korporasi," jelas dia.
Pemerintah Cabut HGU 11 Perusahaan yang Terlibat Karhutla, Ada Milik Singapura hingga Korsel
Pemerintah mencabut HGU 11 perusahaan yang terlibat kasus karhutla di Indonesia. Beberapa di antara perusahaan itu tercatat milik Korsel hingga Singapura.
