Kominfo Bakal Bikin Regulasi Soal AI
- VIVA/Agus Setiawan
Jakarta – Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), memang telah menjadi perbincangan publik di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, kemunculan AI ini menuai pro kontra.
AI disebut memiliki dampak yang begitu besar dalam sisi positif bagi kehidupan. Namun, ada juga sisi negatifnya yang juga berpengaruh besar, apalagi di tengah tahun politik ini.
Banyak pembuat AI yang tidak transparan. Karena mereka tidak terbuka dalam pembuatannya, ditakutkan pembuatan AI ini disalahgunakan.
Wakil Menteri Kemenkominfo Nezar Patria
- VIVA/Agus Setiawan
Oleh sebab itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menyusun regulasi mengenai AI untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Wakil Menteri Kemenkominfo Nezar Patria mengatakan, AI harus dihadapi dengan satu sikap, maksimalkan manfaatnya, dan minimalkan resiko.
“Yang ingin kita lakukan, kita merespon AI itu dengan satu sikap, maksimalkan manfaatnya, maximize the benefit, minimize the risk. Meminimalkan risikonya. Itu yang menjadi sikap kita dalam soal AI ini,” kata Nezar di The Westin Jakarta, Jumat, 24 November 2023.
Rencananya pekan depan, Kominfo akan berdiskusi dengan para pengembang, pengguna, dan stakeholder yang terlibat dalam penggunaan AI. Kominfo akan membuat panduan tentang penggunaan AI.
Media Gathering Kominfo
- VIVA/Agus Setiawan
“Kominfo coba membuat satu panduan penggunaan Artificial Intelligence. Nah ini nantinya akan berbentuk Surat Edaran. Belum suatu Kepmen, atau Permen, yang bentuk peraturan imperatif, tapi ini baru normatif. Kita atur norma-norma apa saja nih buat para pengembang, pengguna, para stakeholder yang terlibat dalam penggunaan AI. Apa saja itu yang harus diperhatikan dalam pengembangan AI itu,” jelasnya.
“Nah surat edaran panduan penggunaan artificial intelligence ini akan kita bahas Senin besok, kita akan undang sejumlah stakeholder. Sudah ada daftarnya ya. Drafnya pun sudah kita siapkan berdasarkan diskusi dan menyerap dari global concern yang muncul juga national concern yang ada itu kita coba olah, kita ambil saripatinya, kita dialog dengan banyak pihak juga,” imbuhnya.
Nezar menambahkan, Surat Edaran itu diharapkan bisa rampung secepatnya dan akan dikeluarkan awal Desember nanti.
