Praktik Korupsi bisa Dipangkas dengan Platform Ini
- VIVA/ Deddy Setiawan
Jakarta, VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mendorong percepatan pengembangan INA Digital sebagai platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Govtech yang lebih mumpuni karena urgensinya untuk memangkas praktik korupsi.
Lebih lanjut ia memaparkan jika salah satu langkah untuk mempercepat pengembangan INA Digital yang telah dikerjakan oleh antar kementerian dan lembaga adalah melakukan proses harmonisasi.
Proses tersebut dilakukan untuk memberikan integrasi layanan publik yang optimal dari masing-masing kementerian dan lembaga setelah semua layanan digabungkan ke dalam INA Digital.
"Ini kan lagi rapat untuk harmonisasi berbagai kementerian dan lembaga," katanya di Jakarta, Rabu, 4 September 2024.
Dengan hadirnya platform INA Digital, Budi Arie mengatakan masyarakat bisa mendapatkan layanan pemerintah yang lebih baik dan mudah diakses.
Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.
"Jadi, masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam mengakses layanan, seperti kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial," tutur Menkominfo.
Agar INA Digital berhasil menghubungkan sejumlah layanan publik dan termasuk layanan prioritas dengan optimal, maka dibutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak.
Dalam hal dukungan, Kemenkominfo berkomitmen mendukung operasional INA Digital dengan menyiapkan operasional Pusat Data Nasional (PDN), di mana saat ini sedang mengakselerasi pembangunan PDN di Cikarang, Jawa Barat.
Selain itu, pemerintah akan membangun lagi dua PDN di Batam dan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sebagai dukungan untuk integrasi layanan publik digital.
"Dengan mengintegrasikan seluruh layanan secara digital, maka pelayanan publik bisa lebih cepat dan berkualitas," ungkap Menkominfo Budi Arie.
Dua Prajurit TNI Diduga Terlibat Korupsi Dana BNPB, Begini Respons Mabes TNI
TNI menyatakan akan menindaklanjuti informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi dana siap pakai BNPB.
