Drama Iklim Dunia yang Belum Tuntas

Ilustrasi perubahan iklim.
Sumber :
  • Anadolu Ajansi

Meski begitu, perlu memperhatikan sumber dan jenis pendanaan karena sebagian besar pendanaan iklim yang rencananya dikucurkan untuk negara berkembang lebih banyak yang sifatnya concessional atau loan (pinjaman).

img_title Terungkap! KPK Duga Tenaga Ahli Kepala BNPB Manfaatkan Statusnya untuk Dekati Vendor

"Indonesia perlu memperjuangkan indikator pendanaan berkelanjutan. Ini penting agar investasi swasta, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur besar, yang mengatasnamakan adaptasi perubahan iklim, tidak justru memperparah kesenjangan, ketidakadilan atau menambah beban negara dalam bentuk utang," paparnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bukan itu saja. Indonesia juga harus memiliki mekanisme finansial untuk memastikan tidak ada penyaluran dana iklim dan lingkungan hidup bagi aktor-aktor yang merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati serta melanggar hak asasi manusia (HAM).

img_title KPK Sita Rp3,3 Miliar, Kripto hingga Emas Ratusan Gram dalam Kasus Korupsi BNPB

"Indonesia memerlukan kebijakan yang kuat untuk membangun mekanisme pendanaan iklim yang adil untuk subjek rentan, yang di antaranya masyarakat adat dan komunitas lokal, petani dan nelayan kecil/tradisional, buruh, perempuan, penyandang disabilitas, dan kaum muda," tuturnya.

Direktur Nusantara Fund, Ode Rakhman, menyebut penyaluran dana iklim harus diutamakan untuk masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai garda terdepan dalam menjaga, melindungi dan mengelola ekosistem alam sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Saat ini, pendanaan iklim bagi masyarakat adat dan lokal masih sangat minim.

img_title Pengelolaan Dana Haji Kian Menantang, BPKH: Perencanaan Penting Sejak Usia Muda

"Pendanaan langsung bagi masyarakat adat dan komunitas lokal merupakan cara paling efektif dibandingkan dengan mekanisme pendanaan lainnya, seperti Dana Desa," ungkap dia. Nusantara Fund telah mendukung 157 inisiatif masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia senilai US$950 ribu sejak Januari hingga Oktober 2024.

Pada akhir bulan ini, Nusantara Fund akan menyalurkan pendanaan langsung tambahan sebesar US$600 ribu untuk mendukung sekitar 90 inisiatif dari masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto

Anggota DPR Ingatkan Dana Pesangon Pekerja Harus Dikelola Transparan dan Akuntabel

Pulung menegaskan bahwa dana pesangon merupakan hak normatif dan jaring pengaman terakhir kaum buruh yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel.

img_title
VIVA.co.id
16 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut