Senjata Ampuh Berantas Korupsi
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai transformasi digital merupakan senjata ampuh dalam memberantas korupsi dalam pemerintahan.
"Kementerian Komunikasi dan Digital tentu memegang peran sentral dalam membangun sistem digital yang mendukung pencegahan korupsi. Transformasi digital bukan hanya alat modernisasi tapi juga senjata yang ampuh dalam memberantas korupsi," katanya di Jakarta, Selasa, 17 Desember 2024.
Ia menjelaskan bahwa komitmen terhadap pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana tercantum dalam Visi Asta Cita ketujuh.
Presiden menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan demokrasi, serta menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional.
Prabowo Subianto menggarisbawahi peran digitalisasi, penegakan hukum, dan perbaikan sistem sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi.
"Presiden terus menyampaikan pentingnya digitalisasi dalam rangka mencegah korupsi," tegas dia.
Meutya Hafid mengatakan, sebagai bagian dari pemerintah, Kemenkomdigi memegang peran sentral dalam membangun sistem digital yang mendukung pencegahan korupsi.
Menurutnya, transformasi digital harus menjadi alat untuk memperkuat integritas dan keterbukaan, melalui digitalisasi tata kelola pemerintahan dan reformasi sistemik birokrasi.
"Kita tidak hanya meningkatkan efisiensi tapi juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dan tentu apalagi Kementeriannya adalah Kementerian Digital, ini kita harus menjadi contoh," ujar Menkomdigi.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa implementasi digitalisasi pada tata kelola pemerintahan saat ini sudah sampai pada level di perdesaan.
Beberapa desa telah meluncurkan berbagai layanan digital seperti pelayanan administratif, surat menyurat, sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, serta transparansi anggaran desa yang dapat diakses oleh publik melalui situs resmi desa.
Meutya Hafid mengatakan upaya tersebut merupakan contoh nyata bagaimana teknologi dan digitalisasi menjadi instrumen pemberantasan korupsi di tatanan akar rumput.
"Sekali lagi, karena pemerintahan desa juga sudah ada yang melakukan digitalisasi untuk membuka atau menjadi upaya transparansi, maka Kementerian ini tidak boleh tertinggal dan justru harus terdepan," tuturnya.
Namun, lanjut dia, perubahan sistem dan tata kelola organisasi harus dibarengi dengan peningkatan integritas sumber daya manusia (SDM).
