Disiplin Bagian dari 'Quick Win'
- Kochie's Business Builders
Jakarta, VIVA – Kebijakan quick win adalah program reformasi birokrasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memperbaiki layanan publik.
Program ini merupakan langkah-langkah kecil yang mudah diterapkan dan dapat menghasilkan kemajuan atau perbaikan yang nyata secara cepat. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan program quick win:
- Berasal dari program-program reformasi birokrasi.
- Merupakan bagian utama dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik instansi yang bersangkutan.
- Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
- Dapat diselesaikan dalam jangka waktu relatif cepat.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menekankan kedisplinan dan kesiapan layanan jajarannya menerapkan kebijakan quick win.
Hal itu ditegaskannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ia bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PTM) melakukan pemantauan langsung ke berbagai ruang kerja dan berinteraksi dengan aparatur sipil negara (ASN).
“Disiplin adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan tugas. Kami ingin memastikan bahwa setiap ASN siap bekerja dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Isyana juga menegaskan bahwa disiplin kerja sangat diperlukan, terutama dalam mendukung program pembangunan keluarga dan kependudukan yang memiliki tantangan besar.
“Semangat dan dedikasi ini harus terus dijaga agar setiap program pemerintah dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” papar dia.
Dari 650 ASN Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sebanyak 146 menjalani cuti tahunan dan 9 lainnya cuti sakit. Meskipun demikian, kehadiran sebagian besar ASN menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah.
Pramono Tekankan Disiplin di Balkot: Telat 2 Kali, Jangan Ikut Rapat Lagi!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya kedisiplinan dalam budaya kerja di lingkungan Balai Kota. Ia bahkan melarang pejabat ikut rapat jika datang telat
