XLSmart Ditagih Janji
- VIVA/Lazuardhi Utama
Jakarta, VIVA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut positif kehadiran entitas baru operator telekomunikasi hasil merger alias penggabungan usaha XL Axiata dan Smartfren, yaitu XLSmart.
Ia meminta supaya semakin optimal memberikan layanan untuk masyarakat. "Paling utama (dari merger ini) adalah kualitas layanan harus lebih baik. Mulai dari customer service hingga jaringannya," kata dia di Jakarta, Rabu, 26 Maret 2025.
Dengan hadirnya entitas baru XLSmart, Meutya Hafid meminta komitmennya sebagai penyelenggara layanan telekomunikasi agar bisa menjaga komitmennya dalam membangun infrastruktur digital sehingga dapat ikut dalam pemerataan konektivitas Indonesia.
Salah satunya terkait dengan komitmen pembangunan Base Transceiver Station (BTS), dalam catatan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, di mana XLSmart berkomitmen membangun sekitar 8.000 BTS setelah proses merger selesai.
"Investasi termasuk di daerah-daerah yang saat ini belum bersinyal dan itu ada di poin komitmennya untuk memperluas pembangunan BTS-BTS di daerah yang memang belum ada sinyal, itu juga masuk dalam komitmen yang mudah-mudahan ini dijalankan," ujar Menkomdigi.
Selain itu, dirinya juga meminta agar setelah penggabungan dua perusahaan maka pengurus entitas baru XLSmart bisa memastikan status pegawai sesuai aturan yang berlaku.
Sebelumnya, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren), dan PT Smart Telecom (SmartTel) resmi menggabungkan usaha (merger) menjadi entitas baru bernama XLSmart pada Selasa, 25 Maret 2025.
Merger tersebut diumumkan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan masing-masing entitas secara terpisah pada Selasa. Tanggal efektif penggabungan atau legal day one perusahaan tersebut akan terjadi pada 16 April 2025.
Aturan Baru Menkomdigi Resmi Terbit, Operator Dilarang Hanguskan Sisa Kuota Internet!
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa sisa kuota merupakan hak pelanggan yang harus mendapatkan perlindungan. Aturan itu melarang sisa kuota internet dihanguskan
