Telkomsel 'Wait and See' Putusan MK
- VIVA/Lazuardhi Utama
Pasal yang merupakan perubahan atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi itu mengatur tentang tarif penyelenggaraan telekomunikasi.
Para pemohon pada dasarnya mempersoalkan sistem penghangusan kuota internet yang belum digunakan saat berakhirnya masa aktif kuota oleh penyedia jasa telekomunikasi atau operator seluler.
Kuasa hukum para pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, mengatakan, pasal tersebut mengandung norma yang multitafsir dan tidak memiliki parameter pembatas sehingga memberikan kebebasan mutlak kepada operator untuk mencampuradukkan antara tarif layanan dan durasi kepemilikan.
Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja juga dinilai menciptakan ketidakadilan. Para pemohon mendalilkan, pasal tersebut membiarkan operator seluler selaku penyedia jasa telekomunikasi menerima pembayaran lunas di muka, tetapi hak pengguna atau konsumen dapat diputus secara paksa.
Soroti Dualisme Pendidikan Spesialis, MGBKI Ajukan 'Amicus Curiae' ke MK
MGBKI resmi mengajukan diri sebagai Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Langkah ini terkait perkara pengujian materiil Nomor 143/PUU-XXIII/2025.
