Daerah Diminta Percepat Adaptasi Hadapi Dampak El Nino
- Istimewa
Semarang, VIVA – Pemerintah daerah mulai serius masuk ke era transisi energi hijau atau green energy. Isu ini menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) 2026 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah.
Dalam forum tersebut, 10 provinsi anggota MPU membahas strategi menghadapi tantangan energi global sekaligus mempercepat penggunaan energi baru terbarukan atau EBT. Langkah ini dinilai penting karena ketergantungan terhadap energi fosil mulai dianggap tidak lagi ideal untuk jangka panjang.
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, menjelaskan bahwa pemerintah daerah punya peran besar dalam mendukung ketahanan energi nasional. Mulai dari tata kelola energi, investasi, hingga percepatan pengembangan energi hijau di daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mulai aktif menyiapkan peta jalan transisi energi. Sebab, perubahan menuju energi ramah lingkungan diperkirakan akan menjadi bagian penting dari pembangunan nasional dalam beberapa tahun mendatang.
Tidak hanya soal listrik dan bahan bakar, pembahasan juga menyinggung efisiensi energi dan penguatan kebijakan green energy di masing-masing wilayah. Sejumlah daerah bahkan mulai melihat energi hijau sebagai peluang investasi baru yang potensial.
Forum tersebut juga menyoroti dampak perubahan iklim terhadap sektor pangan dan energi secara bersamaan. Ancaman El Niño 2026–2027 dinilai bisa memengaruhi produksi pangan sekaligus meningkatkan tekanan terhadap kebutuhan energi nasional.
Karena itu, kerja sama antarprovinsi dianggap semakin penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan energi. Para kepala daerah juga membahas peluang distribusi surplus pangan serta penguatan sistem ketahanan energi lintas wilayah.
Melalui Rakergub FKD-MPU 2026, pemerintah daerah menunjukkan bahwa transisi energi kini bukan lagi sekadar wacana pusat. Daerah mulai bergerak untuk ikut menjadi bagian dari perubahan menuju sistem energi yang lebih modern dan berkelanjutan. (ANT)
Anggota DPR Minta Penyaluran Dana Bagi Hasil Harus Tepat Waktu agar Tak Rugikan Daerah
Alfons menegaskan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam harus dilakukan tepat waktu dengan perhitungan yang akurat, transparan, dan berkeadilan.
