Pendidikan Hukum Berubah di Era AI

Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Sumber :
  • Dok. Istimewa

Jakarta, VIVA – Perkembangan kecerdasan buatan (AI) mulai mengubah kebutuhan kompetensi di dunia hukum. Mahasiswa hukum tidak lagi cukup menguasai teori dan peraturan, tetapi juga perlu memahami teknologi yang semakin banyak digunakan dalam transaksi, penyusunan dokumen, hingga pelayanan hukum.

img_title AI Mulai Mengubah Cara Industri Bekerja, Ini Perubahan yang Mungkin Belum Banyak Disadari

Perubahan tersebut membuat pendidikan hukum mulai memasukkan materi yang berkaitan dengan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran. Hukum teknologi, transaksi elektronik, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, hingga konstitusionalisme digital menjadi sejumlah bidang yang semakin relevan untuk dipelajari mahasiswa.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Fakultas Hukum (FH) Unika Atma Jaya menjadi salah satu institusi yang memasukkan materi tersebut dalam Kurikulum 2025. Pembelajaran tidak hanya membahas aspek hukum di ruang digital, tetapi juga mengaitkannya dengan perkembangan kecerdasan buatan dan kebutuhan masyarakat.

img_title Dirjen AHU: Sidik Jari Perkuat Identitas dalam Transaksi Hukum

Perubahan pendekatan pendidikan hukum tersebut turut mendapat apresiasi. FH Unika Atma Jaya meraih penghargaan Inisiator Kampus Penggerak Literasi Hukum Digital 2026 dalam ajang Top Indonesian Law Schools 2026.

Kepala Program Studi Sarjana Hukum Unika Atma Jaya, Putri Purbasari R.M., mengatakan perkembangan teknologi membuat kemampuan berpikir hukum tetap menjadi bagian penting dalam pendidikan.

img_title Polisi Bakal Pakai AI Buat Prediksi Kemacetan Jalur Puncak saat Nataru

“Di tengah hadirnya kecerdasan buatan (generative AI) dan otomatisasi dokumen hukum, nilai tertinggi dari lulusan FH UAJ adalah penalaran hukum mendalam, integritas, dan empati keadilan yang tidak dapat digantikan oleh mesin,” ujarnya, dikutip Rabu 30 September 2026.

Selain pembelajaran di kelas, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman praktik melalui Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH). Kegiatannya mencakup penyusunan kontrak, memorandum hukum, legal due diligence, serta perancangan dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan hukum di ruang digital.

Perubahan kebutuhan tersebut juga terlihat dari semakin luasnya penggunaan transaksi elektronik. Mahasiswa perlu memahami persoalan seperti kontrak elektronik, perlindungan data konsumen, keamanan transaksi daring, hingga potensi sengketa yang muncul dari aktivitas digital.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan juga dilakukan melalui Massive Open Online Courses (MOOC), termasuk pembelajaran melalui Coursera yang dapat diintegrasikan dengan mata kuliah tertentu. Materinya mencakup cyber law, perlindungan data, dan etika kecerdasan buatan yang kemudian dipadukan dengan pemahaman terhadap hukum positif di Indonesia.

Di sisi lain, penggunaan AI dalam pekerjaan hukum juga menimbulkan kebutuhan terhadap kemampuan untuk memeriksa dan menilai informasi yang dihasilkan teknologi. Mahasiswa tetap perlu memahami dasar hukum, melakukan penelitian, serta menilai konteks dan konsekuensi dari suatu dokumen sebelum mengambil keputusan.

Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC

Prabowo Bicara Penguasaan AI di APEC, Bahlil Soroti Kesiapan Pasokan Energi

Prabowo mendorong penguasaan teknologi AI dalam KTT APEC 2026. Bahlil Lahadalia yang mendukung presiden menekankan pentingnya pasokan listrik andal dan energi bersih.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut