Komitmen Operator Telko Bangun Jaringan Dipertanyakan
- VIVA.co.id/Muhammad Hari Fauzan
"Ini kan semua operator mendapat lisensi nasional. Jadi pasti ada komitmen untuk membangun di Papua, Maluku, Ternate, Alor, dan wilayah Indonesia timur lainnya. Coba kasih ke kami komitmen itu. Dan ini ada Telkomsel malah bangun hingga 700 BTS di perbatasan, padahal menterinya tak minta,” kata Budi.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR pada Rabu, 23 Agustus lalu, Menkominfo Rudiantara menegaskan tak pernah meminta Telkom Group untuk membangun daerah remote
"Saya tak pernah meminta Telkom membangun remote area. Kalau kebetulan dibangun, barangkali dari BUMN atau masyarakat di daerah meminta dibangun," katanya.
Untuk diketahui, faktor BTS Telkomsel yang menyebar ke pelosok hingga perbatasan salah satu pemicu adanya perbedaan hitungan antara Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan Telkom Group di revisi biaya interkoneksi.
Di utilisasi jaringan Geotype sub urban dan rural pemerintah menganggap sudah tergunakan 80 persen di tahun 2018. Padahal fakta di lapangan di area sub urban dan rural utilisasi maksimal bervariasi 6,3 sampai 20 persen di tahun 2018.
Dampak perbedaan perkiraan ini terjadi perbedaan perhitungan di biaya interkoneksi lokal di mana versi Kominfo bisa menjadi Rp204 sementara versi Telkom Group di Rp285.
Menurut Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty biaya interkoneksi adalah cost recovery. Telkom dan Telkomsel memiliki cost recovery tinggi, Rp285, karena membangun di seluruh Indonesia hingga ke daerah-daerah terpencil. Sedangkan cost recovery operator lain jauh di bawah Telkom Group, yakni Rp120. Sebab hanya membangun di kota-kota besar. Cost recovery Indosat Rp86, XL Rp65, Smartfren Rp100, dan Tri Rp120.
"Tidak wajar operator yang sudah membangun hingga ke pelosok negeri dengan biaya besar, tarifnya disamakan dengan operator lain, yang irit bangun jaringan. Kalau bangun jaringannya sedikit, lalu ingin minta yang banyak, itu tidak fair," tegasnya.
Pakai APBD Rp 12 Miliar, Penajam Paser Utara Bangun Interkoneksi Perpipaan Air Bersih
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan anggaran lebih kurang Rp 12 miliar untuk melakukan interkoneksi jaringan pipa air bersih.
