Intelijen Inggris Tuding Korut Penyebar WannaCry
VIVA.co.id – Dinas Intelijen Inggris (British Intelligence establishment) menyebut Korea Utara berada di balik serangan virus pemalak ransomware WannaCry.
Mengutip sumber internal mereka yang mengetahui masalah ini bahwa Divisi Cybersecurity, National Cyber Security Center (NCSC), meyakini serangan WannaCry dilakukan para peretas (hacker) dari negeri Kim Jong-un.
Hal ini dilaporkan setelah mendapat kesimpulan atas penyelidikan NCSC. "Kami sangat percaya bahwa operasi peretasan dilakukan Grup Lazarus dari Korea Utara," kata sumber yang enggan dipublikasi identitasnya, dikutip Ubergizmo, Senin, 19 Juni 2017.
Laporan intelijen Inggris ini terkuak setelah mengikuti laporan baru-baru ini yang menyarankan agar pejabat intelijen Amerika Serikat (CIA maupun NSA) juga mencapai kesimpulan serupa.
Hal ini diyakini sebagai "kepercayaan moderat" pada lembaga intelijen negeri Ratu Elizabeth II itu bahwa mereka sangat yakin Korea Utara memainkan peran penting dalam serangan siber global.
Sebelumnya, perusahaan antivirus Kaspersky mengakui Lazarus Group berasal dari Korea Utara. Hal ini mengacu pada kode enkripsi virus pemalak ransomware WannaCry sama dengan yang diciptakan Lazarus.
“Kami berani mengatakan bahwa Lazarus berasal dari Korea Utara, bukan China. Ada kesamaan kode enkripsi pada keduanya. Seperti copy paste,” kata Corporate Communication Manager Kaspersky South East Asia, Sanjeev Nair kepada VIVA.co.id.
Namun, Sanjeev tidak mengiyakan Lazarus pula sebagai biang keladi atau penyebar ransomware ini. “Siapa sebenarnya yang menyebarkan (virus) ransomware, kami tidak bilang Lazarus. Kami tidak tahu,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, WannaCry telah menyerang dan melumpuhkan sistem komputer di seluruh Eropa, Amerika, Rusia, dan bahkan China. Lebih dari 300 ribu sistem IT diyakini telah terpengaruh oleh WannaCry.
Serangan Siber Lumpuhkan Internet Korea Utara, Lebih dari 40 Situs Pemerintah Tak Bisa Diakses
Serangan siber diduga menyebabkan gangguan internet di Korea Utara pada pekan ini. Akibatnya, lebih dari 40 situs resmi pemerintah dilaporkan sempat tidak bisa diakses.
