- dok.ist
VIVA – Lima belas negara belajar soal pengentasan kemiskinan kepada Indonesia. Mereka adalah Malaysia, Filipina,Timor Leste, Myanmar, Fiji, Papua Nugini, Vietnam, Mongolia, Korea, Laos, Nigeria, Pakistan, Uzbekistan dan Azerbaijan.
Kini negara Bangladesh menyusul. Delegasi Bangladesh berkunjung ke Kementerian Sosial RI di Jakarta, Senin untuk belajar tentang penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
Delegasi terdiri dari 18 orang baik dari UNDP dan pemerintah Bangladesh dari berbagai unsur antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Komisi Perencanaan, Divisi Kabinet, serta Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi.
"Apa yang dilakukan PKH di Indonesia adalah hal yang luar biasa, cakupan sasaran yang melaju cepat seiring dengan jumlah bantuannya. Semula kami terheran-heran, namun setelah mendapatkan penjelasan kami menjadi lebih terbuka. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PKH akan kami cermati kembali untuk dapat diimplementasikan di Bangladesh," kata Md Sayed, delegasi bagian keuangan Bangladesh.
Mereka mempelajari banyak hal mulai dari bagaimana menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) termasuk dengan bantuan teknis dari Bank Dunia.
Dalam pelaksanaannya di Indonesia, KPM diperoleh dari Basis Data Terpadu yang kemudian dilakukan validasi lalu ditetapkan sebagai KPM melalui SK Penetapan KPM. Kondisi KPM terus dipantau melalui pemutakhiran data yang dilakukan oleh pendamping.
PKH di Indonesia telah dilaksanakan sejak 2007 namun jangkauannya masih sangat kecil. Pada 2017, jumlah KPM terus ditingkatkan menjadi enam juta dan 2018 meningkat menjadi 10 juta KPM.
PKH dinilai sebagai salah satu yang memberikan dampak turunnya angka kemiskinan di Indonesia menjadi 9,82 persen pada Maret 2018 yang disebut sebagai angka terendah yang mampu dicapai Pemerintah selama ini.
