Meski Punya Skill, Penyandang Disabilitas Masih Dapat Diskriminasi
- Freepik
VIVA – Dalam sambutan memperingati Hari Disabilitas Internasional dan Hari Ibu 2020, Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menekankan ada tiga isu utama disabilitas yang patut diperhatikan oleh pemerintah.
Pertama adalah pendataan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 8,56 persen dari total populasi Indonesia merupakan penyandang disabilitas atau sekitar 21 juta. Namun, tidak ada detail data termasuk alamat terkait jumlah penyandang tersebut. Tentunya tanpa data yang lengkap maka tindak lanjut termasuk di dalamnya pemeluk hak-hak tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan baik.
Kedua, masalah stigma dan diskriminasi. Seringkali penyandang disabilitas dianggap tidak mampu beraktivitas seperti halnya non disabilitas. Bahkan sebagian orangtua enggan menyekolahkan putra putrinya dan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sebagai penghambat kerja maupun kegiatan lainnya.
"Mengubah persepsi ini tentu membutuhkan proses yang tidak mudah dan kita semua harus bersama-sama melawan stigma tersebut, termasuk melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas," ujarnya saat Press Conference Pemberian Penghargaan Difabel Tangguh 2020 oleh Yayasan Perempuan Tangguh Mandiri Indonesia dan PT Ernst & Young (EY) Indonesia, Sabtu 19 Desember 2020.
Ketiga, adalah permasalahan pendidikan dan pekerjaan. Menurut Lestari, masih banyak para kaum difabel yang belum mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Sebagian, berhasil menyelesaikan pendidikannya bahkan sampai jenjang yang tertinggi. Namun, mereka masih harus berhadapan dengan praktik yang menghambat mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai.
"Saya mengapresiasi setinggi-tingginya langkah nyata yang dilakukan oleh Yayasan Perempuan Tangguh Mandiri Indonesia kepada para sahabat sebagai bentuk kepedulian dan bagian dari tanggung jawab sosial yang dilakukan dengan baik. Kita bersama harus bergandengan tangan untuk mengikis stigma dan diskriminasi terhadap disabilitas," kata Lestari Moerdijat.
Sementara itu, Deputi Bidang Kordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Suprapto, mengatakan, pandemi COVID-19 berdampak kepada semua lapisan masyarakat termasuk para disabilitas.
"Di tengah kondisi yang belum usai sejak bulan Maret 2020, fokus pemerintah selain kepada aspek kesehatan dan sosial, tapi juga pada strategi pemenuhan ekonomi termasuk penyandang disabilitas," kata dia.
Agus melanjutkan, langkah sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan menjadi tantangan yang harus didukung. Dengan strategi kebijakan pemulihan ekonomi agar pada tataran praktis dapat berjalan optimal.
"Sekadar informasi, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018, jumlah penyandang disabilitas ada 30.385.772 atau sekitar 11,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia," tutur Agus Suprapto memperingatkan.
Berada di tempat yang sama, Ketua Umum Yayasan Perempuan Tangguh Mandiri Indonesia, Myra Winarko, menegaskan, ada tiga aspek yang menjadi latar belakang penghargaan ini, yakni diskriminasi, minimnya pendidikan, dan penyediaan infrastruktur.
"Penyandang difabel masih sering mendapatkan stigma negatif atau perlakukan diskriminatif dari masyarakat. Padahal banyak difabel yang memiliki kemampuan tak kalah dengan masyarakat yang tidak memiliki kekurangan fisik," tuturnya.
Myra juga mengatakan, masih minimnya pendidikan soft skill dan profesi untuk difabel di Indonesia, sehingga berpengaruh kepada keadaan sosial dan ekonomi mereka. Ditambah lagi tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam penyediaan infrastruktur yang masih kurang memadai.
"Penghargaan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi pada penyandang difabel yang tangguh dan inspiratif, sehingga dapat membangkitkan semangat penyandang difabel lainnya agar dapat terwujudnya masyarakat inklusif," tutup Myra Winarko.
