- Pixabay
VIVA – Kasus stunting di Indonesia cukup menyita perhatian. Upaya pemerintah untuk mengurangi, serta menekan jumlah anak stunting juga tak sedikit.
Sayangnya, banyaknya tangan yang ikut campur dalam penanganan ini, justru membuat upaya pencegahan stunting seakan tak jelas ujungnya.
Hal ini diakui oleh Bambang Widianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden RI. Ia mengatakan, bahwa masalah klasik penanganan stunting ialah konvergensi dan koordinasi.
Padahal, konvergensi dan koordinasi multisektor di tingkat nasional dan daerah menjadi poin penting dalam mempercepat penanganan problem stunting di Indonesia.
Selama ini penanganan stunting terpisah-pisah, misalnya satu desa ditangani secara parsial dengan adanya posyandu, tapi kurang adanya sanitasi. Begitu pun dengan wilayah lain yang tidak terkoordinasi dengan baik.
"Kalau dalam waktu dekat program konkret, kita akan memperbaiki semua program terkait pelayanan kesehatan, kemudian program terkait gizi kita perbaiki," kata Bambang dalam seminar strategi multi sektor dalam penanganan stunting di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, 14 Agustus 2018.
"Dana desa sudah ada di setiap desa, tapi koordinasi sulit. Karena begitu dana masuk, dia jadi APBDes, punya mekanisme sendiri. Makanya kita lagi mencari cara paling bagus untuk mencairkan dana tersebut," ujarnya menambahkan.
Sebagai informasi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk stunting pada tahun 2018 mencapai Rp47 triliun melalui anggaran di Kementerian dan Lembaga.
Pemerintah juga mengucurkan dana Rp93 triliun melalui Dana Transfer Daerah dan Dana Desa. Apalagi dengan akumulasi dana untuk stunting sejak Indonesia merdeka, maka jumlahnya sangat besar.
Hanya saja, dengan apa yang mengemuka saat ini, tampak bahwa tujuan Nawacita, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, belum tercapai sepenuhnya karena koordinasi dan kerja sama yang masih belum maksimal.
Dana yang digelontorkan masih terpisah dan tidak terkoordinasi, misalnya ada dana vertikal, ada dana program kegiatan kementerian dan lembaga, ada dana sektoral yang dikerjakan oleh UPT, ada dana dekonsentrasi yang dilimpahkan ke gubernur dan walikota/bupati, ada dana tugas pembantuan yang ditugaskan gubernur dan walikota atau bupati.
Padahal masalah stunting adalah basic dan fundamental sehingga penting untuk diatasi bersama.
Selain itu, Mardiasmo juga menegaskan bawah harapannya pemerintah pusat tidak hanya menjadi andalan, tapi bisa juga bantuan dari multi sektor, peran swasta, LSM/NGO. (mus)
