Defisit BPJS Kesehatan Dampak Dari Iuran Minim?

BPJS Kesehatan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi

VIVA – Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah sejak lama mengalami defisit. Membengkaknya angka penyakit tidak menular disebut-sebut berkontribusi erat terhadap defisit tersebut.

img_title Integrasi Pembiayaan Kesehatan Didorong, Rumah Sakit dan Asuransi Perkuat Efisiensi Layanan

Namun, faktor iuran yang diberikan oleh masyarakat juga tidak boleh dilupakan. Terlebih, iuran yang dianggap terlalu kecil, dikaitkan dengan adanya ketimpangan biaya pada BPJS Kesehatan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Sejak awal tahun sudah diperhitungkan bahwa JKN akan ada ketidakcukupan biaya," ujar direktur pelayanan BPJS, Maya A. Rusady dalam acara InaHEA, di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu 31 Oktober 2018.

img_title 86 Rumah Sakit Perkuat Perlindungan Kesehatan Masyarakat Jabar, Ini Daftarnya

Menurut Maya, ketimpangan biaya tersebut sudah diatur dalam peraturan presiden bahwa solusinya ada tiga antara lain menaikkan iuran, mengurangi manfaat, dan suntikan dana. Saat ini, pemerintah memilih untuk mengatasinya dengan suntikan dana.

"Seiring berkembangnya jumlah peserta, apalagi 30 persen biaya JKN diserap dari penyakit katastropik, suntikan dana akhirnya tidak mencukupi," terang dia.

img_title 21 Layanan Medis Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan, dari Behel hingga Pengobatan Eksperimen

Di kesempatan yang sama, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Asih Eka Putri mengatakan bahwa angka iuran perlu ditelaah kembali. Sebab, angka iuran yang terbilang minim, tak sesuai dengan sebagian masyarakat yang tergolong memiliki pendapatan yang cukup besar.

"Banyak orang-orang yang pendapatannya besar tapi iurannya sama saja walaupun dengan iuran yang paling tinggi. Perlu juga disamakan gaji pokok dan tunjangan tetapnya agar iuran bisa disesuaikan," kata Asih.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kepatuhan membayar pada masyarakat dalam hal ini juga perlu dipertegas kembali. Tingkat kepatuhan yang seharusnya mencapai 80 persen, saat ini masih di angka yang sangat jauh yaitu 5 persen.

"Artinya dalam 1 tahun, dari 10 orang, hanya 5 orang yang patuh membayar. Padahal seharusnya, dari 10 orang, hanya 1 orang yang tidak patuh membayar." (tp)

Presiden dan Wapres RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

2 Tahun Prabowo-Gibran: 106,3 Juta Orang Ikut Cek Kesehatan Gratis, BPJS Dapat Tambahan Rp20 Triliun

Selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor kesehatan menjadi salah satu fokus. Apa saja capainnya?

img_title
VIVA.co.id
19 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut