- Pixabay
VIVA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Perwakilan Jawa Timur terus berupaya menekan angka pernikahan dini dan perceraian. Hampir 1000 Kampung KB dibentuk di seluruh kabupaten-kota di Jatim untuk kepentingan itu.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Yenrizal Makmur mengungkapkan saat ini telah terbentuk 7.562 Kampung KB di Indonesia. Sementara di Provinsi Jawa Timur sendiri hingga tahun 2017 sudah terbentuk 748 Kampung KB di 38 kabupaten/kota. Tahun 2018, hingga bulan Juli sudah terbentuk 237 Kampung KB baru.
“Meskipun begitu, hal ini belum menggambarkan keberhasilan dalam pengelolaan Kampung KB terutama terkait integrasi lintas sektor karena hingga Agustus 2018 tercatat baru 50 persen keterlibatan lintas sektor yang terlaporkan secara online,” kata Yenrizal dalam keterangan tertulis diterima VIVA pada Senin, 19 November 2018.
Program kampung KB, jelas Yenrizal, merupakan program yang digagas oleh pemerintah pusat namun diharapkan semua masyarakat yang ada di kampung KB tersebut bisa terlibat aktif dan merasakan manfaat yang ada. Apalagi, dari laporan yang masuk ke Perwakilan BKKBN Jawa Timur, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan agar tujuan kampung KB bisa terwujud.
“Dari laporan, angka pernikahan muda masih tinggi khususnya di Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, dan Situbondo. Selain angka pernikahan muda yang tinggi, angka perceraian di daerah tersebut juga tidak rendah,” ungkap Yenrizal.
Dia menjelaskan, indikator keberhasilan Kampung KB ditentukan oleh dukungan komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan di semua tingkatan, baik itu integrasi dan dukungan lintas sektor, semangat dan dedikasi para pengelola program di lini lapangan serta partisipasi masyarakat.
Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Jatim, Maria Ernawati, mengungkapkan, BKKBN Jatim telah melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas mitra pengelolaan kampung KB selama bulan Oktober dan November 2018.
“Program kampung KB di Jawa Timur ini masih perlu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Khususnya untuk administrasi, masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum mengirimkan laporan kampung KB secara online. Padahal laporan online tersebut sangat dibutuhkan,” ungkap Erna.
