- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Polemik baru kembali mencuat usai Presiden Joko Widodo melantik anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Asosiasi dan organisasi profesi mulai dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) mengklaim bahwa pemilihan anggota tersebut tak sesuai usulan.
Hal tersebut disampaikan oleh 7 asosiasi yakni IDI, PDGI, MKKI, MKKGI, AIPKI, AFDOKGI, ARSPI yang menilai timbulnya polemik baru dari kebijakan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto.
"Tidak adanya komunikasi dari Kemenkes mengenai usulan calon-calon tersebut. Misal, dari Kemenkes ada pembicaraan atau konsul dengan kami, saya rasa kami juga tidak akan kaku seperti ini. Ini semuanya jadi tidak nyaman," ujar Drg. Ugan Gandar Wakil Ketua PDGI, dalam konferensi pers di Kantor PB IDI, Jakarta, Senin 24 Agustus 2020.
Baca Juga: Sisi Wajah yang Pertama Dilihat Ungkap Seberapa Temperamennya Kamu
Lebih lanjut, Menkes Terawan juga dinilai memicu keriuhan di tengah badai pandemi COVID-19 yang kian memprihatinkan dengan abai terhadap usulan-usulan dari asosiasi dan organisasi. Padahal, menurut Ugan, nama yang diusulkan sudah dipikirkan secara matang.
"Menteri Kesehatan mengeluarkan pernyataan-pernyataan tidak kondusif. Sejatinya dalam situasi pandemi seperti ini, Menteri Kesehatan harus mampu menciptakan hubungan kerja yang baik bersama seluruh stakeholder kesehatan serta tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif," tuturnya.
Menkes Terawan sebelumnya menyebut ada hal yang tidak sesuai persyaratan dari nama yang diajukan. Namun, menurut ketua MKKI Prof David S Perdanakusuma, kesalahan itu sudah diperbaiki agar sesuai dengan syarat.
Lagi-lagi, kata Ugan, tak ada komunikasi dari pihak Kemenkes yang membuat kekecewaan dari asosiasi dan organisasi tersebut. Selain itu, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Daeng M Faqihn, menilai seharusnya pemerintah dan organisasi profesi asosiasi bergotong royong. Daeng pun berharap adanya dialog, dan koordinasi yang dibangun agar tidak terganggu pada pelayanan kesehatan.
"Kami berharap nanti mengajukan audiensi kepada bapak presiden untuk diterima. Dan kami akan sampaikan persoalan ini," tutur dokter Daeng.
