- Instagram @kaksetosahabatanak
VIVA – Anak-anak menjadi salah satu yang terbesar merasakan dampak dari sebuah peristiwa besar. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, isu-isu sensitif seperti isu politik global, menambah tantangan dalam upaya percepatan penanganan malnutrisi di Indonesia.
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny Rosalin menjelaskan, seluruh kondisi yang dihadapi anak Indonesia saat ini bisa menghambat upaya pengentasan stunting di Indonesia.
"Pandemi menyebabkan anggaran negara dan nilai mata uang turun, pendapatkan masyarakat berkurang, hingga daya beli menurun. Berdasarkan data Susenas oleh BPS pada Maret 2020 oleh BPS, angka pengeluaran keluarga setelah beras adalah rokok (lebih dari 12 persen). Sementara sumber protein seperti telur, ayam dan susu masih sangat minim," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin 9 November 2020.
Baca juga: Kak Seto Sebut Indonesia dalam Darurat Rokok Anak?
"Pengeluaran keluarga untuk membeli telur hanya 4 persen, membeli ayam juga 4 persen, susu bahkan di bawah itu. Bagaimana stunting mau diatasi jika pola pengeluaran keluarga seperti itu? Padahal untuk pengentasan stunting protein hewani menjadi utama dan disarankan," lanjut Lenny.
Dalam situasi yang tidak pasti dan penuh dengan tantangan bagi anak Indonesia, Lenny mengatakan, prioritas harus tetap diberikan pada kesehatan jangka panjang anak yang akan menjadi pemimpin masa depan.
"Anak Indonesia yang menjadi korban virus COVID-19 merupakan yang tertinggi se-Asia, dengan 3.928 anak terinfeksi dan 59 anak meninggal dunia. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, beberapa diantaranya, rendahnya implementasi protokol kesehatan, keterlambatan penanganan, hingga kurangnya imunitas akibat kekurangan gizi dan malnutrisi," kata dia.
Selain dampak langsung pandemi pada anak, menurut Lenny, kondisi sosiopolitik yang terjadi di Indonesia juga belakangan menjadi perhatian. Beberapa orang tua mengeluhkan sulitnya mendapatkan produk susu anak mereka karena isu boikot dan sweeping di beberapa tempat yang sejatinya tidak relevan dengan anak Indonesia.
"Ajakan untuk memboikot produk makanan dan minuman misalnya, juga membuat masyarakat sulit menemukan produk tertentu di toko eceran. Menyelamatkan anak bangsa usia 1 sampai 18 tahun yang jumlahnya 80 juta sekarang ini, jauh lebih utama dan penting. Masalah kesehatan jangan dicampur dan dikaitkan dengan isu politik dan ras, agar gangguan gizi bisa terselesaikan dengan baik dan cepat," ujar Lenny.
Karena menurut Lenny Rosalin, makanan dan minuman yang bergizi merupakan salah satu kunci utama dalam pencegahan dan penanganan malnutrisi.
Di sisi lain, dokter anak yang juga mantan Deputi Kemenko PMK, Dr. dr. Rachmat Sentika, Sp.A., MARS, mengatakan, jumlah kasus stunting dan gizi buruk pada balita sudah tinggi di Indonesia dan saat ini sedang dalam proses penanganan. Namun semenjak pandemi, upaya tersebut hampir tidak ada.
"Imunisasi hanya terjadi 37,2 persen. Posyandu hanya 19,2 persen yang beroperasi. Dikhawatirkan, dengan kurangnya pemantauan tumbuh kembang anak dan pemberian nutrisi, penurunan angka stunting bisa terganggu," katanya.
Tokoh pemerhati anak, Seto Mulyadi juga memiliki pandangan yang sama. Menurut dia, dengan anak banyak di rumah, peluang berinteraksi dengan informasi melalui gadget semakin deras.
"Seringkali informasi yang kurang baik beredar demi keuntungan pribadi. Mereka bisa mengangkat masalah gizi dikaitkan dengan hal yang tidak relevan, apalagi jika membawa isu sensitif. Jadi, orangtua harus waspada dan sebaiknya mengedepankan yang terbaik bagi anak," ujar pria yang akrab disapa Kak Seto itu.
Bank Dunia sendiri memperkirakan, biaya yang harus ditanggung akibat masalah gizi pada anak ini bisa sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto suatu negara.
Biaya ini tidak melulu untuk pengobatan rumah sakit, namun lebih dari itu adalah anak-anak bisa kehilangan potensi untuk berkembang. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk tetap memenuhi akses makanan bergizi.
