Pemerintah Akan Seleksi Daerah Prioritas Vaksin COVID-19 Sinovac
- Freepik/jcomp
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa pemberian vaksin COVID-19 harus diseleksi menurut wilayah. Menurutnya, pemerintah akan menentukan wilayah yang lebih diprioritaskan berdasarkan dua faktor.
Muhadjir menegaskan, berdasarkan amanah Presiden RI Joko Widodo dalam rapat kabinet, vaksinasi harus memerhatikan latar geospasial dan lokasi di mana kemungkinan terjadi penumpukan partikel virus. Menurut dia, Presiden meminta agar hal tersebut betul-betul diperhatikan dalam proses vaksinasi.
"Sehingga penggunaan vaksin nanti betul-betul efisien, tidak asal hantam merata. Tetapi betul-betul terseleksi berdasarkan siapa yang paling berada di garda depan, yang sangat rentan sebagai orang yang akan terinfeksi, maupun sebagai penyebar," tegasnya, dalam konferensi pers virtual, Senin 7 Desember 2020.
Menurut Menko PMK, hal itu juga dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tingkat keterpaparan COVID-19 di wilayah-wilayah Indonesia tidak merata dengan intensitas yang sama. Sehingga, pemetaan pemilihan lokasi untuk vaksin perlu diperhatikan dengan saksama.
"Juga dipertimbangkan tentang tingkat mobilitas penduduk orang dari satu tempat ke tempat lain," tukasnya.
Adapun vaksin COVID-19 produksi perusahaan farmasi asal China Sinovac Biotech telah tiba di Indonesia pada Minggu malam, 6 Desember 2020. Untuk gelombang pertama kedatangan ini tiba sebanyak 1,2 juta dosis vaksin virus corona siap suntik. Sementara, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik lain yang tiba pada Januari 2021.
Terkait prasyarat kehalalan vaksin COVID-19 Sinovac, Menko Muhadjir menuturkan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) selaku Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terus berkoordinasi dengan Sinovac, Bio Farma, untuk melanjutkan kajian aspek kehalalan penggunaan vaksin.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
