- VIVA.co.id/ Sherly (Tangerang)
VIVA – Pemerintah diketahui telah melakukan program vaksinasi COVID-19 sejak pertengahan Januari 2021. Program vaksinasi ini diketahui dimulai dengan menyasar tenaga medis pada tahap pertama.
Dari laporan dikabarkan bahwa adanya penurunan angka kasus COVID-19 di tenaga medis. Namun, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Adib Khumaidi, SpOT menyebut penurunan kasus ini belum bisa dipastikan lantaran pemberian vaksin COVID-19.
“Apakah ada korelasi positif untuk vaksinasi yang sudah Jalan untuk nakes karena target yang diberikan untuk nakes ada sekitar 1,4 juta dan sudah ada 1 juta untuk divaksinasi tapi belum semuanya dengan yang vaksinasi yang kedua. Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa memang ada tren yang menurun terkait dengan angka kematian daripada dokter khususnya karena data Kami adalah data dokter,” kata Adib dalam virtual conference Senin 1 Maret 2021.
Dia melanjutkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih perlu melakukan data review terkait hal tersebut.
“Tapi sekali lagi ini belum bisa kita katakan korelasi positif dari program vaksinasi kita masih perlu ada data masih kita perlu review juga dan kami pun belum bisa mengatakan dari tim mitigasi dan belum bisa mengatakan bahwa ini ada efek dari pemberian vaksin,” ujar dia.
Adib melanjutkan bahwa pemerintah juga telah melakukan sejumlah upaya untuk melakukan perlindungan terhadap para tenaga medis yang terlihat dalam penanganan COVID-19. Salah satunya dengan melibatkan sejumlah pihak yang saling terintegrasi antar profesi.
“Ada bidang perlindungan nakes di satgas penanganan COVID dan ini tentunya adalah langkah dan upaya yang terintegrasi bersama-sama pun dengan kami di tim mitigasi juga, baik itu di tim mitigasi IDI mitigasi PPNI dan sebagainya. Sistem ini diupayakan tiga hal utama yakni deteksi dini, upaya preventif, kemudian akses rujukan, akses obat, alat kesehatan termasuk akses ICU,” tutur Adib.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
