- vstory
VIVA – Vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menimbuklkan beragam respons pakar. Salah satunya dari Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Zubairi Djoerban. Ia merasakan keganjilan dari uji klinis yang dilakukan.
Prof Zubairi mengungkapkan dalam cuitan di akun Twitter miliknya. Penemu kasus HIV/AIDS pertama di Indonesia itu meminta agar tim peneliti vaksin berbasis sel dendritik itu transparan pada publik. Terlebih, izin dari BPOM belum dimiliki serta relawannya berasal dari kalangan dewan perwakilan rakyat.
"Saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua. Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu. Relawannya pun DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil," tutur dokter spesialis penyakit dalam itu.
Diakuinya, tanpa ada transparansi kepada publik, membuat sulit meyakinkan diri untuk percaya terhadap manfaat vaksin nusantara. Apalagi, uji klinis tahap pertama pun tak direstui BPOM.
"Pasalnya uji klinis satunya juga belum meyakinkan. BPOM menyatakan jika potensi imunogenitas vaksin ini untuk meningkatkan antibodi itu belum meyakinkan. Sehingga belum bisa ke fase selanjutnya," ujar dokter asal Yogyakarta itu.
Sebab, hal terpenting dalam suatu penelitian adalah bukti yang nyata. Apabila hasil uji klinis fase pertama saja tak direstui, kata Prof. Zubairi, terlalu memaksakan untuk lanjut ke fase kedua.
"Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya," tulisnya.
Khawatir Dokter Gadungan? PB IDI Beri Cara Identifikasinya
Terkait hal ini, PB IDI sangat menyarankan dan mengajak masyarakat untuk melaporkan jika ada keraguan terhadap praktik atau pelayanan kesehatan seorang dokter.
