- ANTARA/REUTERS/Tingshu Wang
VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melaksanakan program vaksinasi gotong royong mulai hari ini, Senin 17 Mei 2021.
Pengadaan vaksin COVID-19 untuk vaksinasi gotong royong tersebut dibebankan kepada perusahaan swasta, kemudian diberikan secara gratis kepada karyawan atau buruh serta keluarganya.
Harga yang ditetapkan untuk harga vaksin Rp375 ribu per dosis dan penyuntikan nya Rp125 ribu, sehingga totalnya Rp500 ribu.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu menyatakan, pemerintah telah meneken kontrak pengadaan sebanyak 7,5 juta dosis dari Sinopharm. Sementara, vaksin Cansino akan disiapkan 5 juta dosis.
"Kemudian ini juga sudah memperoleh sertifikasi baik dari Badan POM maupun dari MUI," ujar Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Vaksin yang digunakan
Salah satu vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong adalah vaksin buatan perusahaan farmasi milik Pemerintah China, Sinopharm. Vaksin COVID-19 buatan Sinopharm adalah vaksin berjenis inactivated vaccine yang disebut SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell).
Vaksin berjenis inactivated adalah vaksin yang menggunakan partikel virus yang dimatikan untuk mengekspos sistem kekebalan terhadap virus, tanpa mengambil risiko respons penyakit yang serius.
Vaksin Gotong Royong adalah pelaksanaan pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan atau karyawati, atau buruh dan keluarga yang pendanaannya ditanggung perusahaan yang melakukan vaksinasi Gotong Royong. Penerima vaksin Gotong Royong tidak akan dibebankan biaya atau gratis.
Pengadaan vaksin GR menjadi ranah Kementerian BUMN dan Bio Farma. Dan, jenis vaksinnya harus mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization), atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Pendistribusian vaksin Gotong Royong akan dilaksanakan Bio Farma ke fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang bekerja sama dengan badan hukum atau badan usaha
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
