Pentingnya Pemantauan Pasien Post COVID-19, Dapat Cegah Perburukan
- dw
VIVA – Sejak pertama kali ditemukan di Wuhan pada Desember 2019 lalu, pandemi COVID-19 menjadi wabah Global yang menjangkit di 224 negara. Hingga Jumat 17 September 2021 kasus positif COVID-19 di dunia sudah tercatat mencapai 227 juta kasus, dan sebanyak 4,6 juta pasien yang tercatat meninggal di dunia.
Di Indonesia, kasus positif per September menembus lebih dari empat juta dengan korban meninggal dunia mencapai lebih dari 139 ribu orang. Salah satu cara untuk menanggulangi pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi.
Vaksinasi sendiri diketahui dapat membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Herd immunity adalah kondisi ketika sebagian besar dari jumlah populasi di suatu area telah kebal terhadap suatu penyakit karena proses vaksinasi atau infeksi alami.
Pemerintah Indonesia diketahui telah memulai program vaksinasi nasional sejak Januari 2021. Indonesia secara resmi menggunakan vaksin Sinovac, Oxford-AstraZeneca, Sinopharm, Novavax, Pfizer Biotech, Moderna, dan Biofarma, kemudian pada 11 September lalu mendapatkan vaksin Johnson & Johnson.
Untuk mencapai herd immunity dengan vaksinasi, Indonesia harus melakukan vaksinasi terhadap 70 persen penduduk atau setara dengan 208,2 juta orang. Menginjak sembilan bulan program vaksinasi berjalan, ternyata cakupan vaksinasi COVID-19 masih terbilang rendah.
Hingga 11 September 2021, mengutip data yang dilansir WHO, penduduk Indonesia yang sudah mendapatkan vaksin dosis 1 dan 2 secara lengkap baru mencapai 41,7 juta atau 15,4 persen dari total penduduk. Sedangkan penduduk yang sudah mendapatkan dosis 1 sebanyak 73,3 juta orang.
Seiring munculnya berbagai varian virus baru, Indonesia juga menghadapi gelombang kedua kasus pada Juli 2021 yang sebagian besar disebabkan varian Delta. Puncaknya pada minggu kedua Juli dengan penambahan kasus baru sebanyak 107 ribu dalam seminggu.
Banyaknya kasus positif, termasuk pada tenaga kesehatan, kemudian memunculkan wacana pemberian suntikan ketiga yang juga dikenal dengan nama vaksin booster. Para nakes pun mendapatkan suntikan ketiga berupa vaksin Moderna pada Agustus 2021.
Di kalangan masyarakat pun keinginan untuk mendapatkan vaksin ketiga kian membesar. Kementerian Kesehatan pun meminta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk berani menjatuhkan sanksi pada masyarakat umum yang kedapatan mendapat vaksinasi dosis ketiga.
Dosis ketiga
Dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengatakan bahwa rencana pemberian dosis ketiga bagi masyarakat umum akan dimulai tahun depan dengan skema biaya yang ditanggung pemerintah maupun skema berbayar, dengan kisaran biaya Rp100.000,00.
Pemberian vaksin booster masih ditentang WHO dengan alasan jumlah vaksin yang masih terbatas. Di Indonesia pun, masih ada 134,9 juta penduduk yang belum mendapatkan vaksin dosis 1. Dalam webinar yang diselenggarakan aido health untuk tenaga kesehatan dengan tema “3rd Shoot of COVID-19 Vaccination (What, When and Where), pakar imunisasi dr. Jane Soepardi, MPH mengatakan bahwa sejauh ini studi mengenai efektivitas vaksin ketiga baru dilakukan di Eropa pada pemberian 2 dosis AstraZeneca dan 1 dosis Pfizer. Karena itu, dr Jane menegaskan, yang lebih penting dikejar saat ini adalah pemerataan vaksin bagi seluruh penduduk agar pandemi bisa segera dihentikan.
Menurut dr. Jane Soepardi, hal penting lain justru yang sering terlewatkan adalah kejadian post COVID yaitu kerusakan organ-organ setelah pasien dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit.
"Meski gejala COVID yang dialami ringan, setelah dinyatakan sembuh masih memungkinkan terjadi kerusakan dan gangguan pada jantung, paru-paru, otak, hingga kejadian stroke dan pembekuan darah. Sayangnya, karena tidak ada pemantauan, kematian akibat post COVID tidak terdata," kata dia dalam keterangannya.
Karena itu, pemantauan pasien pasca-COVID penting dilakukan. Saat ini, telemedicine adalah jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan cara mudah, praktis dan terjangkau.
Aplikasi aido health sebagai salah satu kolaborator resmi Kementerian Kesehatan RI dalam penanggulangan COVID-19 dan sudah bekerjasama dengan dokter dari EMT Ikatan Dokter Indonesia (IDI), memberikan layanan kesehatan melalui berbagai fitur seperti Konsultasi ISOMAN, juga telekonsultasi dengan dokter-dokter spesialis dan umum, baik untuk kondisi post COVID dan berbagai penyakit lain.
“Kami berharap dengan adanya fitur konsultasi ISOMAN di aplikasi aido health dengan dokter-dokter dari EMT IDI, masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang terpercaya dan bisa diakses dari rumah, khususnya mereka yang membutuhkan layanan isoman dan juga post COVID,” kata Wakil Sekjen PB IDI – Dr. Fery Rahman, M.KM.
Sebagai aplikasi kesehatan terintegrasi dengan basis fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium dan Farmasi, aplikasi tersebut memberikan akses masyarakat ke berbagai jaringan mitra untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, perawatan penuh kasih dengan harga yang terjangkau.
aido health merupakan aplikasi kesehatan yang menyediakan layanan telekonsultasi dan perawatan dari rumah. Bekerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit favorit dengan akses lebih dari 2.000 tenaga kesehatan dan 1.300 dokter spesialis, kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan tetap bisa terpenuhi, meski di tengah kondisi pandemi yang membuat mobilitas dibatasi.
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
