- Times of India
VIVA – Potensi gelombang ketiga COVID-19 nyata adanya. Bukan tanpa sebab, Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa hal tersebut sudah mulai terlihat dengan aktivitas masyarakat yang melonggarkan protokol kesehatan.
Tak hanya itu, mobilitas masyarakat pun kian meningkat diiringi dengan intensnya interaksi secara langsung. Padahal kalau melihat dari kasus COVID-19 di negara Eropa dengan cakupan vaksinasi lebih dari 70 persen, pelonggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakatnya tetap memicu peningkatan kasus. Apalagi dengan bermunculannya varian baru virus.
"Kita melihat gelombang ketiga niscaya terjadi karena melihat negara lain yang sudah alami gelombang ketiga, padahal vaksinasi lebih dari 70 persen tapi prokes lebih rileks. Begitu ada delta, kasusnya meningkat walaupun kasus kematian rendah," ujarnya dalam acara VIVATalk bertajuk 'Antisipasi Gelombang Ketiga Pandemi COVID-19', Kamis 21 Oktober 2021.
Jubir Vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi.
- ANTARA
Menurut Nadia, terdapat tiga hal yang berkaitan dengan lonjakan kasus jelang akhir tahun 2021. Bermula dari libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 20 Oktober kemarin yang terlihat terdapat kerumunan di sejumlah tempat wisata.
"Lalu yang kedua, Natal, pasca natal. Terakhir, tahun baru biasanya peningkatan kasus cukup besar. Kita alami ini waktu tahun baru 2020 menuju 2021, di Januari kasusnya sangat signifikan, Juli jauh lebih tinggi," tuturnya.
Kasus COVID-19 sendiri saat ini didominasi oleh varian delta di seluruh dunia, di mana 90 persen kasus di Indonesia akibat varian tersebut. Sifatnya yang lebih ganas dan infeksius membuat potensi gelombang ketiga kian nyata. Lantas, benarkah angka kasusnya akan lebih tinggi?
"Kemungkinan akan lebih tinggi karena jenis virus berbeda, bahkan kita alami kasus lebih tinggi di Juli kasusnya sampai 5400 kasus per hari. Walaupun cakupan vaksinasi sudah 40 persen, risiko tertular masih 60 persen, artinya kita enggak boleh euphoria," ujar Nadia.
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
