- ist
VIVA – Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Hartono Gunardi, menyampaikan bahwa selama masa pandemi COVID-19 tercatat adanya penurunan pelayanan kesehatan anak, termasuk imunisasi. Hal ini memicu terhambatnya imunisasi-imunisasi dasar yang seharusnya diterima anak dalam langkah mencegah penyakit.
Imunisasi merupakan hak dasar anak yang mana sebagai langkah promotif dalam mencegah berbagai penyakit berbahaya. Sayangnya, kekhawatiran penularan COVID-19 di pelayanan kesehatan membuat hak tersebut terhambat. Padahal, dampak dari terhambatnya imunisasi sendiri bisa berbahaya.
"Kita takut melakukan imunisasi karena khawatir anak tertular COVID. Tapi dari penelitian, anak yang kena COVID-19 saat imunisasi, setara dengan 80 kematian yang bisa dicegah dari penyakit yang sudah ada vaksinasinya," jelas dokter spesialis anak itu, dalam temu media Bulan Imunisasi Anak, Kementerian Kesehatan RI, Kamis 12 Mei 2022.
Ditegaskan dokter Hartono, dampak COVID-19 pada anak sebenarnya tak separah bila anak terjangkit penyakit yang bisa dicegah lewat imunisasi. Misalnya saja, penyakit menular seperti campak yang jauh lebih menular dan berbahaya dibanding COVID-19.
Ilustrasi imunisasi anak
- GlaxoSmithKline
"Imunisasi saat masa pandemi sangat efisien dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit yang bisa dicegah imunisasi jauh lebih menular. Seperti campak, 1 anak bisa tulari 12-18 anak lain," jelasnya.
COVID-19 sendiri, pada satu orang pasien bisa menulari hingga 8 orang lainnya, namun dampaknya pun tak berbahaya. Sama juga seperti penyakit rubela yang bisa memicu kecacatan pada janin, yang sebenarnya memiliki vaksinasi.
"Ibu hamil tertular rubela, dapat akibatkan kecacatan janin dan ini beban buat anak seumur hidup. Program imunisasi anak merupakan upaya yang mulia untuk tingkatkan kesehatan anak terhadap penyakit yang dapat dicegah," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan bahwa upaya memperbaiki sistem vaksinasi akan dilakukan mengacu pada pemberian vaksinasi COVID-19. Menurut Menkes, penting agar data vaksinasi disimpan secara digital seperti di PeduliLindungi, agar individu dapat tetap memantau imunisasi yang belum dan telah diterimanya.
Menkes Budi Gunadi Sadikin.
- VIVA.co.id/ Willibrodus
"Data vaksinasi biasa di kartu. Akibatnya, kadang hilang atau lupa. Dampaknya, masyarakat kesulitan jika mau kirim anak sekolah di luar negeri. Pengalaman dengan vaksinasi COVID ini dengan full digital, sertifikatnya juga digital,” kata dia.
“Di layanan primer terkait vaksinasi adalah digitalisasi penuh dari program imunisasi. Sehingga semua anak yang imunisasi akan terekam, individu dan punya sertifikat elektronik. Jadi setiap saat dibutuhkan 15 tahun, 20 tahun mendatang, tetap bisa ambil datanya yang tersimpan di Kemenkes," sambung Menkes Budi.
