- Pixabay/dfuhlert
VIVA Lifestyle – Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama dua tahun memberi dampak pada berbagai sektor kesehatan, termasuk imunisasi dasar lengkap yang menurun drastis pada bayi. Ada lebih dari 1,7 juta bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar selama periode 2019-2021.
Pada 2020 target imunisasi sebanyak 92 persen sementara cakupan yang dicapai 84 persen. Pada 2021 imunisasi ditargetkan 93 persen namun cakupan yang dicapai 84 persen.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, dr. Maxi Rein Rondonuwu mengatakan dampak dari penurunan cakupan tersebut dapat terlihat dari adanya peningkatan jumlah kasus penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I dan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah.
“Bila kekurangan cakupan imunisasi ini tidak dikejar, maka akan terjadi peningkatan kasus yang akan menjadi beban ganda di tengah pandemi,” katanya pada konferensi pers secara virtual bersama Sanofi, baru-baru ini.
Ilustrasi Imunisasi
- ANTARA FOTO/Asep/Fathulrahman
Anggota Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof. Dr. dr. Soedjatmiko, SpA (K), M.Si mengatakan setiap tahun ada ancaman campak rubella dan difteri sejak tahun 2007 sampai 2022. Ia menyebut di tahun 2021 ada 25 provinsi dengan kasus rubela meningkat.
Penyakit campak berbahaya bagi bayi, balita, dan anak sekolah. Bukan sekadar demam, batuk, pilek, sesak, bintik merah tapi ada radang otak. Tahun 2012 sampai 2017 ada 571 bayi dengan kasus radang otak.
“Ada juga kasus radang paru atau pneumonia sejak 2012 sampai 2017 dengan jumlah 2.853 bayi dan anak yang mengalami radang paru akibat campak,” ucapnya.
Pelaksanaan BIAN 2022 sangat penting terhadap pencapaian target eliminasi campak-rubela/Congenital Rubella Syndrome (CRS) pada tahun 2023, mempertahankan Indonesia Bebas Polio dan mewujudkan Dunia Bebas Polio pada tahun 2026 serta mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) lainnya.
Ilustrasi imunisasi anak
- GlaxoSmithKline
“Pemerintah telah menyusun 3 strategi untuk menggalakkan imunisasi rutin pada anak guna memberikan perlindungan dari PD3I, yaitu menambah 3 jenis imunisasi rutin pada anak dari sebelumnya 11 antigen menjadi 14 antigen, digitalisasi data imunisasi, dan imunisasi anak akan dilakukan melalui undangan di aplikasi. Dengan demikian, kita berharap cakupan imunisasi dapat diperluas," imbuh dirjen Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.
Lebih dalam, pemerintah juga mengapresiasi semua pihak, termasuk mitra swasta seperti Sanofi Indonesia yang telah turut menyosialisasikan BIAN dan manfaatnya bagi kesehatan anak-anak. Pemerintah berharap orangtua dapat turut menyukseskan BIAN dengan membawa anak-anak ke fasilitas kesehatan terdekat. BIAN adalah program pemerintah, vaksin disediakan oleh pemerintah secara gratis, aman dan berkualitas.
"Oleh karenanya, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program ini, untuk melengkapi atau mengejar ketertinggalan imunisasi anak-anak yang terutama terjadi selama pandemi COVID-19," sambung dokter Maxi.
Pelaksanaan BIAN dibagi atas dua tahap, tahap pertama diberikan bagi semua provinsi yang berada di luar Pulau Jawa dan Bali mulai bulan Mei 2022. Imunisasi yang diberikan berupa imunisasi campak rubela untuk usia 9 sampai 15 tahun. Sementara untuk imunisasi kejar diberikan pada anak usia 12 sampai 59 bulan yang tidak lengkap imunisasi OPV, IPV, dan DPT-HB-Hib.
Imunisasi
- ANTARA Foto/M Risyal Hidayat
Tahap 2 dilaksanakan mulai Agustus 2022 di provinsi yang ada di Jawa dan Bali. Untuk imunisasi campak rubella menyasar usia 9 sampai 59 bulan, dan imunisasi kejar diberikan pada anak usia 12 sampai 59 bulan yang tidak lengkap imunisasi OPV, IPV, dan DPT-HB-Hib.
Sampai saat ini sudah lebih dari 11 juta anak telah mendapatkan imunisasi campak rubela. Pada imunisasi kejar, untuk imunisasi tetes sudah sekitar 138 ribu anak, imunisasi polio suntik sekitar 140 ribu anak, dan imunisasi pentavalen hampir 160 ribu anak. Dirjen dr. Maxi menambahkan BIAN merupakan momen penting untuk menutup kesenjangan imunitas yang terjadi.
“Kita harus ingat kembali bahwa bila kesenjangan imunitas ini tidak segera kita tutup, maka akan terjadi peningkatan kasus dan KLB yang akan menjadi beban ganda di tengah pandemi, kita juga berpotensi gagal mencapai target eliminasi campak rubela pada tahun 2023 dan gagal mempertahankan Indonesia bebas polio yang telah dicapai sejak 2014,” tambahnya.
