Kasus Suspek Gangguan Ginjal Akut Bermunculan, Kemenkes Imbau Tak Asal Beli Obat

Ilustrasi ginjal
Sumber :
  • times of india

VIVA Lifestyle – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sejumlah kasus suspek Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA). Meski pasien suspek tersebut masih dalam pemeriksaan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis surat edaran (SE) agar masyarakat bijak konsumsi obat sirup.

Omzet Terancam, Pelaku UMKM Desak Aturan Tembakau Dikeluarkan dari RPP UU Kesehatan

Surat Edaran (SE) Nomor YR.03.03/D/0786/2023 tentang Tindakan Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dirilis oleh Kemenkes pada 17 Februari 2023. Yuk lanjut scroll artikel selengkapnya berikut ini.

Disebutkan bahwa Kemenkes mengimbau agar fasilitas layanan kesehatan (fasyankes), penyelenggara sistem elektronik farmasi (PSEF), dan toko obat untuk tidak menggunakan obat sirup yang belum dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Virus Nipah Belum Terdeteksi di Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Ada Pembatasan

Ilustrasi gangguan ginjal pada anak

Photo :
  • VIVA/ Endri Widada

"Masih ada obat yang belum dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetapi masih digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan, PSEF, dan toko obat," tulis Surat Edaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya.

Waspadai Sebaran Kasus Virus Nipah, Kemenkes RI Imbau Ini

Ada pun rilisnya SE tersebut ditujukan sebagai bentuk kewaspadaan pada laporan kasus baru GGAPA pada bulan Januari lalu. Kasus GGAPA sendiri sudah tak bertambah alias nihil sejak Desember 2022.

"Fasilitas pelayanan kesehatan, PSEF, dan toko obat wajib tidak menggunakan sediaan sirup yang termasuk dalam sediaan sirup yang belum dinyatakan aman, yaitu yang tidak tercantum dalam daftar pada https://www.pom.go.id/new/view/direct/sirop_obat_aman," lanjut laporan itu.

Ilustrasi sakit ginjal akibat kreatinin tinggi.

Photo :
  • U-Report

Kemenkes juga mengimbau agar Fasyankes, PSEF, dan toko obat tidak mengedarkan obat sirup yang nomor izin edarnya maupun yang ditarik pada bets tertentu oleh BPOM. Serta, diimbau agar memantau perkembangan dari stok obat yang terbukti tidak aman.

Maka dari itu, fasyankes, PSEF, dan toko obat bertindak untuk menarik dari daftar stok obat di tempatnya, tidak menggunakan dalam pelayanan, melakukan karantina dengan memisahkan dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten/provinsi/kota.

Untuk rumah sakit, Kemenkes meminta rumah sakit segera melapor dan memperbarui data bila terdapat kasus dengan kecurigaan gagal ginjal akut, melalui RS online secara real time, sesuai dengan definisi operasional kasus gagal ginjal akut (suspek, probabel, konfirmasi).

Ilustrasi obat

Photo :
  • Freepik/freepik

Namun, Kemenkes dan BPOM masih terus melakukan penelusuran obat.

"Kemenkes bersama BPOM terus menelusuri obat sirup yang sudah dinyatakan aman dan dapat digunakan. Fasyankes, PSEF, dan toko obat harus melakukan pemutakhiran daftar obat yang akan digunakan dalam pelayanan kesehatan," tutup SE tersebut.

Sebelumnya diberitakan, dua pasien yang kini tengah dalam penelitian dugaan gagal ginjal akut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan cemaran toksik.

Pasien tersebut diduga mengalami infeksi atau campak bukan mengidap gagal ginjal akut karena obat sirup yang mengandung etilen glikol/dietilen glikol (EG/DEG) melebihi ambang batas aman. 

"Itu ada dua, sekarang sedang dicek apakah itu gagal ginjal atau nggak. Indikasi sementara sepertinya infeksi, bisa campak," jelas Menkes Budi, saat ditemui di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kemenkes dan PT Astrazeneca di Jakarta, Senin 20 Februari 2023

Selain itu, Menkes Budi juga menuturkan bahwa terdapat dua pasien berstatus suspek di Cirebon dan Ambon. Meski masih dalam penyelidikan, pasien suspek itu memiliki kemungkinan kecil terkonfirmasi GGAPA.

"Ada teridentifikasi di Cirebon dan di Ambon. Tapi baru teridentifikasi (suspek), belum terkonfirmasi," kata Menkes Budi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya