- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAlife – Guna mencegah serta memperkecil peluang terjadinya kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dibutuhkan sebuah mekanisme perlindungan anak.
Kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa RI (anak perempuan 11 tahun di Jakarta Timur, yang akhirnya meninggal dunia), harus dijadikan pelajaran serius. Semua pihak, termasuk pemerintah di tingkat lokal harus memperkuat aspek pencegahan kekerasan, agar kejadian serupa tidak menimpa anak-anak lainnya.
“Selama ini, peraturan dan kebijakan tentang perlindungan anak yang ada di tingkat kabupaten cenderung fokus pada penanganan kasus dan rehabilitasi korban. Sedangkan aspek pencegahan kurang mendapatkan perhatian,” jelas Country Director Plan Indonesia, Peter la Raus, di Jakarta, Rabu 16 Januari 2013.
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, lebih lanjut dikatakan La Raus, Plan Indonesia mendorong terbangunnya mekanisme perlindungan anak di tingkat akar rumput, dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga, dan juga anak-anak.
Plan Indonesia mengapresiasi keseriusan aparat kepolisian dalam menuntaskan kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa RI. Sebagai organisasi yang fokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak, Plan berharap orang yang terlibat dalam kasus ini segera ditemukan, dan pelaku diberikan hukuman maksimal.
Sejak tahun 2009, Plan Indonesia bersama warga dan pemerintah lokal di 9 Kabupaten wilayah kerja Plan telah membangun mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat, yang dinamakan Komisi Perlindungan Anak Tingkat Desa (KPAD). Dan hingga sejauh ini sebanyak 167 KPAD terbentuk di 9 Kabupaten di Jawa dan Nusa Tenggara.
Melalui KPAD, masyarakat di tingkat desa diberikan pelatihan tentang perlindungan anak, sehingga orang tua dan aparat pemerintahan lokal lebih sensitif mendeteksi adanya potensi kekerasan di lingkungannya.
Sepanjang tahun 2012, tercatat ada sekitar 63 kasus, dari jumlah itu 17 kasus dirujuk ke kepolisian atau rumah sakit. Mekanisme perlindungan anak berbasis warga ini bahkan diadopsi oleh beberapa pemerintah Kabupaten di luar wilayah dampingan Plan Indonesia.
Sepanjang tahun 2012, tercatat ada sekitar 63 kasus, dari jumlah itu, 17 kasus dirujuk ke ke kepolisian atau rumah sakit. Mekanisme perlindungan anak berbasis warga ini bahkan diadopsi oleh beberapa pemerintah kabupaten di luar wilayah dampingan Plan Indonesia. (web)
