- Syaefullah/ VIVA.co.id
VIVA.co.id – Terbongkarnya kasus peredaran vaksin palsu, hingga kini masih meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, vaksin yang diharapkan bisa melindungi buah hati dari penyakit, ternyata tidak memberikan hasil.
Dari seluruh provinsi yang dilakukan absensi, saat ini hanya tinggal enam hingga tujuh provinsi yang mengidentifikasikan adanya vaksin palsu.
"Dari absensi yang kita lakukan di seluruh provinsi, kurang lebih hanya enam hingga tujuh provinsi (Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau) yang mengidentifikasikan adanya vaksin palsu," ujar Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr.H.M.Subuh, yang ditemui di kantor Kementerian Kesehatan RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 11 Juli 2016.
"Yang penting bagi saya, dan juga pemerintah adalah mengetahui apakah animo masyarakat berkurang dengan adanya vaksin palsu. Ternyata dari absensi kita di 70 persen Kabupaten Kota di Indonesia tidak berkurang, tidak berpengaruh. Ini menandakan, 90 persen (vaksinasi) dilakukan di faskes milik pemerintah, Rumah Sakit, posyandu."
Subuh menjelaskan, angka 70 persen yang didapat adalah angka real time. "Itu dengan real time, bertanya ke seluruh kepala dinas yang ada. Ternyata dari data-data di lapangan, kunjungan vaksin tetap antara sebelum dan sesudah. Kalaupun terjadi penurunan itu karena libur mudik dan Lebaran. Kami akan monitoring pasca Lebaran."
"Kita mapping radius, kalau di daerah tidak mencapai UCI (Universal Child Immunization) kurang dari 90 persen maka lakukan imunisasi ulang semuanya," kata Subuh menjelaskan prosedur tetap atau protap yang dilakukan saat suatu daerah terbukti adanya vaksin palsu.
Tapi, lanjutnya, jika sudah tercapai UCI maka tidak akan lakukan imunisasi ulang semuanya. "Yang kita lakukan adalah imbauan. Karena prinsip imunisasi adalah 90 persen masyarakat, anak yang diimunisasi bisa melindungi 10 persen yang tidak diimunisasi."
"Bukan artinya mereka terlindungi otomatis, tapi secara penyebaran penyakit terlindungi oleh 90 persen anak. Itu strategi yang kita lakukan di program."
