- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA – Kementerian Kesehatan meminta aparat TNI-Polri membantu menanggulangi penyakit menular difteri. Salah satunya dengan tindakan Outbreak Response Immunization (ORI) dan pemberian vaksin sebagai tindak lanjut penanganan difteri segera ditangani cepat.
"Jadi kami meminta bantuan dan kerja sama dengan TNI-Polri, juga Kementerian Dalam Negeri. Karena ini persoalan di daerah-daerah, di mana pemda juga harus terlibat," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan, Jakarta, Selasa 19 Desember 2017.
Nila mengatakan, ketersediaan vaksin untuk menangani difteri masih cukup. Hanya saja, dia mengutarakan adanya kendala terkait distribusi membawa vaksin yang diperoleh dari Bio Farma.
"Cuma masalahnya bawa vaksin itu bukan kayak kita bawa barang di mal. Tetapi kita harus punya tempat khusus yang dingin. Tempatnya ini yang barangkali harus diatur," kata dia.
Ia pun meminta kepada pemerintah daerah untuk aktif melaporkan jika vaksin di wilayahnya kurang. Pasalnya, wabah difteri tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga dialami negara-negara seperti di India, Myanmar, Venezuela, dan Bangladesh.
"Hubungi kami di Kementerian Kesehatan, dari Bio Farma, atau Kepala Dinas Kesehatan di daerah-daerah itu, mereka menyimpan," ujarnya. (one)
Deret Penyakit Berbahaya bagi Bayi, IDAI: Difteri Itu Mematikan
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) soroti angka kematian bayi dan anak yang kondisinya masih terus meresahkan. Kasus kematian tercatat paling tinggi terjadi pada bayi.
