- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA – Vaksin atau imunisasi menjadi perbincangan hangat sepanjang tahun 2017. Dimulaì dari vaksin palsu, program imunisasi gratis dari pemerintah hingga kaum anti vaksin pemicu Kejadian Luar Biasa aatau KLB difteri.
Dituturkan Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Kemenkes RI, H.M. Subuh MPPM., imunisasi menjadi kasus yang sangat hangat di tahun 2017. Ini menjadi perhatian besar dari Kemenkes RI. Berikut daftar kasus imunisasi yang hangat dibicarakan sepanjang 2017.
Vaksin palsu
Menurut Subuh, isu Kemenkes yang paling hangat tahun ini, yaitu imunisasi. Terlebih, vaksin palsu menyeruak di awal tahun pada Februari silam, yang memberi kekhawatiran pada masyarakat luas.
Pasangan suami istri terdakwa kasus vaksin palsu, Hidayat Taufiqurroham dan Rita Agustina didakwa memproduksi lima jenis vaksin palsu sejak 2010 hingga Juni 2016 di rumahnya, Perumahan Kemang Pratama Regency, Jalan Kumala II Blok M29 RT 9 RW 35, Rawalumbu, Kota Bekasi.
Vaksin yang dipalsukan ialah jenis Pediacel, Tripacel, Engerix B, Havrix 720, dan Tuberculin. Pada 6 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian menuntut pasangan suami istri pembuat vaksin palsu dengan tuntutan 12 tahun penjara.
Vaksin MR
Sepanjang bulan Agustus hingga September menjadi prioritas Kemenkes RI dalam memberikan imunisasi MR gratis. Subuh menerangkan, program ini dilakukan untuk kembali menyosialisasikan imunisasi kepada masyarakat.
Pemberian vaksin rubella gratis menyasar anak usia 9 bulan-15 tahun. Kementerian Kesehatan RI menjalankan program pemberian vaksin rubella secara cuma-cuma dilakukan pada Agustus hingga September 2017 di seluruh pulau Jawa. Sedangkan, fase kedua akan dilakukan pada Agustus-September 2018 mendatang di seluruh wilayah luar Pulau Jawa.
Kaum anti-vaksin pemicu KLB difteri
Hingga 19 Desember 2017, Subuh mengungkapkan ada 772 kasus difteri di 28 provinsi di Tanah Air. Menurut Subuh, meski angka tersebut termasuk kecil dibandingkan KLB Difteri pada tahun 1990 dan 2012 silam, ini menjadi early warning.
"KLB adalah suatu peringatan dini agar masyarakat kembali menggunakan vaksin. Banyak di lapangan yang ternyata cakupan imunisasinya rendah dan bolong-bolong di tingkat kecamatan. Ini yang harus ditekankan lagi oleh pemerintah daerah agar memperkuat imunisasi masyarakat," tutur Subuh.
