- Dok. Istimewa
VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan keputusan untuk mengizinkan kegiatan tatap muka di sekolah dimulai pada Januari tahun 2021.
Mengacu kepada keputusan tersebut, tentunya diperlukan kesiapan yang matang bagi semua pihak untuk mempersiapkan secara menyeluruh aspek kesehatan yang dibutuhkan, khususnya bagi pelajar yang akan memulai kegiatan tatap muka di sekolah.
Beberapa hal menjadi pertimbangan khususnya para orang tua yang harus kembali melepas anaknya berangkat sekolah, lalu bersosialisasi kembali dengan para siswa lainnya, guru, dan banyak lagi orang lain diluar keluarganya yang biasa dijumpainya, dan kelompok teraman saat ini.
Dokter Spesialis Anak, dr. Ajeng Indriastari, Sp. A mengungkapkan perlunya banyak pertimbangan dan persiapan matang sebelum memutuskan sekolah tatap muka. Hal itu diungkapnya dalam acara virtual wethehealth yang diadakan apotek digital Lifepack & Jovee dengan tema “Wacana Sekolah Tatap Muka pada 2021, Apa yang Perlu disiapkan?”.
“Di satu sisi, pembelajaran jarak jauh sudah mulai membuat anak-anak jenuh serta bisa dikatakan hanya efektif pada 15 menit pertama pembelajaran dimulai, selebihnya anak-anak akan terdistraksi dengan kegiatan lainnya. Namun di sisi lain, orang tua merasa aman sekolah di rumah untuk menghindari virus corona karena penyebaran virus ini tidak main-main dan sangat mengkhawatirkan," ujar Ajeng, beberapa waktu lalu.
Sementara, berdasarkan data terkini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), proporsi anak-anak terinfeksi virus corona sebesar 11,3 persen. Selain itu, Jurnal dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mengungkapkan risiko anak terkena virus corona lebih rendah 20 kali dari kelompok usia tua.
“Walaupun risiko anak terkena virus corona lebih rendah, bukan berarti kewaspadaan terhadap hal tersebut hilang. Karena anak-anak tetap memiliki risiko terinfeksi dan menginfeksi. Banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk memulai sekolah tatap muka," tutur Ajeng.
Pertama adalah komitmen seluruh pihak untuk memutus rantai penularan. Pemerintah khususnya pemerintah daerah harus menyiapkan aturan protokol kesehatan yang ketat untuk sekolah dengan menyiapkan regulasi bahwa tingkat pendidikan sekolah apa yang akan dibuka.
"Jika tingkat pendidikan SMA hingga Universitas mungkin bisa diterapkan aturan dengan baik. Justru yang mengkhawatirkan adalah jika dibukanya tatap muka untuk tingkat SD & SMP," kata dia.
Ajeng menambahkan, selain hal tersebut sekolah juga perlu menyiapkan aturan dan Sumber Daya Manusia yang siap. Perlu menerapkan screening protokol kesehatan dari mulai suhu tubuh hingga menerapkan 3M, serta sekolah juga perlu mengatur jumlah siswa yang akan masuk di dalam kelas. Kapasitas bisa dikurangi hingga 25 persen saja yang bisa belajar di kelas, hal ini penting untuk menjaga jarak bagi setiap anak di kelas.
"Selain itu, maksimalkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), isi stok obat-obatan generik, bahkan jika perlu siapkan petugas medis seperti dokter yang bertugas di sekolah. Namun, setiap sekolah pasti memiliki kapasitas yang berbeda. Maka dari itu, pemanfaatan layanan telemedicine untuk berkonsultasi dengan dokter serta layanan apotek digital dapat menjadi alternatif solusi bagi sekolah," kata dia.
Kontroversi Penetapan Kurikulum Merdeka Menjadi Kurikulum Nasional
Setiap pergantian kurikulum memiliki efek domino yang sangat luas. Paling mudah dipahami masyarakat pada setiap pergantian kurikulum berarti buku pelajaran juga berganti.
