Pemerintah Diminta Serius Atasi Stunting

Petugas Kesehatan Puskesmas Muara Dua melakukan pemeriksaan stunting anak meliputi status gizi, berat badan dan tinggi badan di Desa Meunasah Alue, Lhokseumawe, Aceh
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rahmad

VIVA – Bertepatan dengan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting nasional.

img_title Pramono Target Angka Stunting di Jakarta Turun Jadi 14 Persen Dalam 2 Tahun

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menyatakan siap menerima perintah Presiden Jokowi tersebut. Disampaikan Hasto bahwa upaya menurunkan angka stunting merupakan tantangan tersendiri.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Presiden telah menargetkan pada 2024, prevalensi stunting turun hingga 14 persen. Sementara saat ini, persentase penurunan stunting baru mencapai 2,7 persen.

img_title Stunting Bisa Dimulai Sejak Dalam Kandungan, Ini yang Perlu Diperhatikan Ibu Hamil

BKKBN sendiri memprediksi hingga 2024 akan ada 20 juta kelahiran baru. Yang artinya, terdapat 20 juta anak yang harus dijaga agar tidak mengalami stunting.

Dalam pengamatan Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS), upaya-upaya penurunan stunting telah banyak dilakukan. Presiden juga telah menugaskan Kementrian Koordinator PMK, Bappenas, untuk mewujudkan target penurunan stunting.

img_title PT Pegadaian dan POGI Gelar Program Merdeka Stunting 2026 di 36 Kota Indonesia, Cegah Stunting Sejak Dini

Bahkan, Menteri Kesehatan yang baru dilantik pada 23 Desember 2020, juga diharapkan melakukan penanggulangan stunting di tengah kesibukan menangani pandemi COVID-19.

Namun, langkah-langkah tersebut dinilai belum terstruktur dan komprehensif sehingga pencapaian angka prevalensi stunting tersebut sulit tercapai.

Ketua Bidang Advokasi KOPMAS, Yuli Supriati, mengatakan akar dari persoalan stunting adalah penguatan keluarga.

"Yang harus dipastikan sekarang adalah bagaimana program-program penguatan keluarga itu berhasil, memastikan remaja tidak kekurangan zat besi, memastikan calon ibu paham 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) dan menjamin calon ibu dan anak ketika lahir nanti mendapat asupan gizi yang cukup," jelas Yuli lewat rilis yang diterima VIVA, Jumat, 29 Januari 2021.

Lebih lanjut, Yuli menyebutkan program-program penguatan keluarga yang digagas pemerintah sudah sangat banyak. Namun yang perlu diperhatikan adalah, bagaimana implementasinya ke masyarakat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Salah satu contoh pemberian biskuit stunting, apakah ini tepat sasaran? Apakah memang dikonsumsi oleh anak yang bersangkutan? Belum lagi proses distribusi yang butuh waktu lebih lama untuk sampai ke daerah. Karena itu harapan kami, pengentasan stunting jangan dilihat sebagai program di atas kertas saja, tapi seberapa tepat untuk masyarakat," tegas dia.

Selain itu, dari hasil temuan KOPMAS saat melakukan tinjauan lapangan, persoalan umum yang ditemui adalah kurangnya pemahaman orangtua mengenai asupan gizi untuk anak.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut