- U-Report
VIVA – Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus fokus menuntaskan stunting meski dihadapkan pada keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Hal ini karena peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci untuk mengentaskan kemiskinan.
Saat ini, Indonesia terus mendorong konvergensi program penurunan stunting dari pusat hingga tingkat desa, agar bisa menyasar sasaran program, yaitu rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (1.000 HPK).
"Kami tidak akan setengah-setengah dalam menuntaskan persoalan ini (stunting). Segala daya upaya akan kami kerahkan untuk menurunkan angka stunting ke level 14 persen di 2024 mendatang," kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, dalam acara Global Forum Human Capital Project 2021 yang digelar virtual, baru-baru ini.
Dalam forum yang dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini, Suprayoga mengatakan modal sumber daya manusia (human capital) merupakan elemen yang sangat krusial dalam pemerataan dan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih besar.
"Kualitas sumber daya manusia yang terbangun dengan baik, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan dan daya saing sebuah negara," ujar dia.
Dalam forum yang dihadiri 79 negara tersebut, Suprayoga menyebut stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, dampak ke depannya menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan di tingkat negara.
"Stunting harus segera diatasi. Apalagi mulai 2030 Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi ancaman besar bagi bonus demografi tersebut. Indonesia harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya bonus demografi itu," tuturnya.
Lebih lanjut Suprayoga memaparkan, keseriusan Indonesia dalam menuntaskan stunting ditunjukkan melalui komitmen pimpinan nasional yang telah menetapkan prevalensi stunting untuk dapat diturunkan dari 27,7 persen di tahun 2019 menjadi 14 persen di tahun 2024, yang didukung peningkatan alokasi pendanaan yang terdesentralisasi ke daerah dan desa. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat upaya penurunan stunting di Indonesia hingga level desa.
"Selain komitmen di tingkat nasional, kepala daerah menjadi motor bergulirnya program penurunan stunting yang menyasar keluarga 1.000 HPK. Saat ini, tercatat 358 dari 514 pemimpin daerah berkomitmen mempercepat program pencegahan stunting," kata dia.
Tiga kata kunci
Menurut dia, investasi yang dilakukan sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dalam studi persepsi yang dilakukan Sekretariat Wakil Presiden didapati hasil bahwa 70 persen masyarakat menilai, pencegahan stunting adalah hal utama yang perlu dilakukan.
"Penajaman program telah dan sedang dilakukan sehingga dukungan pelaksanaan program kepada daerah menjadi lebih baik. Pemerintah daerah juga menjalankan programnya dengan inovatif dan serius," kata Suprayoga, yang menyajikan tentang pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting di Indonesia.
"Tiga kata kunci di sini, sasaran penerima program yang sama, lokasi yang sama dan intervensi yang tajam dan konvergen,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, mengatakan Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terkait pengembangan modal manusia, khususnya dalam penanganan stunting.
Menurut Satu Kahkonen, Bank Dunia, mendukung Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting di mana 23 Kementerian bekerja sama dalam melaksanakan berbagai program.
"Kami juga terus mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat modal manusia Indonesia lebih lanjut," tutur Satu Kahkonen.
