- VIVA/Fajar Sodiq
VIVA – Tanpa terasa tahun ajaran baru 2021-2022 sudah dekat. Para guru dan orang tua murid sangat berharap agar anak-anak mereka bisa belajar tatap muka segera dibuka. Di Jakarta, sudah dilakukan ujicoba pembelajaran tatap muka (PTM) di 85 sekolah tingkat SD-SMA/SMK selama 3-4 jam.
Menanggapi hal tersebut, pengamat vaksinasi dari Universitas Indonesia, Prof Tjandra Yoga Aditama menyebut bahwa pemerintah sudah memandang perlu pembelajaran tatap muka, namun harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan dilengkapi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir.
“Kan masih beberapa bulan, kalau nanti pas PTM berjalan dan kasus (COVID-19) naik, bisa berubah lagi,” kata mantan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan itu.
Prof. Tjandra meminta masyarakat jangan terlalu gembira dulu melihat laju perkembangan kasus COVID-19 belakangan ini. Sebab, sewaktu menjadi Direktur Organisasi Kesehatan Dunia Wilayah Asia Tenggara (WHO-SEARO), ia pernah merasakan perkembangan kasus COVID-19 di India – di mana ia berkantor di New Delhi, India – yang berubah-rubah secara drastis.
“India pernah mengalami kasus harian bertambah hanya 10.000 kasus. Namun beberapa hari kemudian naik 100.000 kasus. Jadi, susah diprediksi,” ujarnya.
Menurut Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas YARSI, Jakarta itu, para orang tua murid tak perlu khawatir meskipun anak-anak mereka belum divaksinasi. Vaksinasi COVID-19 masih dalam taraf uji klinis, sehingga belum bisa diberikan pada tahun ajaran baru nanti.
Orang tua juga tak perlu cemas, kasus penularan COVID-19 pada anak-anak, seperti murid Pendidikan Anak Usia Dini relatif sedikit dibandingkan pada orang dewasa lansia.
Meski begitu orang tua diberikan wewenang untuk membolehkan anaknya ikut PTM atau tetap pembelajaran jarak jauh (PJJ). Ia berharap vaksinasi COVID-19 harus tetap berjalan, sambil pemerintah mencari solusi terhadap sejumlah negara produsen vaksin melakukan embargo atau ketidakmampuan pabrik vaksin memenuhi komitmennya.
“Pemerintah perlu melakukan negosiasi ulang dengan produsen vaksin,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat pendidikan Arief Rahman mengatakan bahwa sekarang sudah ada beberapa sekolah yang menyelenggarakan PTM dan akan dipantau oleh pihak Kementerian Kesehatan RI. Selanjutnya pemberian lampu hijau PTM terletak pada zona daerah itu, bukan berdasarkan pada jenjang pendidikan. Artinya meski SD, kalau zonanya merah, tetap tidak diijinkan PTM.
“(Itu) akan dikendalikan juga oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dia (Kemenkes) akan menetapkan berapa jumlah muridnya, lalu jam belajarnya sampai jam berapa. Jadi semua sudah ada panduannya. Ngga ada masalah,” kata Arief menambahkan.
Menurut Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia Untuk UNESCO, ada dua alasan PTM lebih baik dilakukan. Pertama, kalau siswa pergi ke sekolah, secara fisik dia akan bergerak.
“Akan ketemu dengan teman-temannya dia senang,” ujarnya. Kedua, siswa bisa bertanya langsung kalau ada masalah kepada gurunya.
PTM memang diharapkan banyak siswa, sebab pembelajaran jarak jauh selama ini menimbulkan keterlambatan pemahaman bagi siswa. Tidak semua siswa dapat menangkap penjelasan dari guru.
Siswa dari SD sulit fokus dan berkonsentrasi menyimak materi pelajaran yang diberikan. Kecuali itu, banyak siswa yang menyelesaikan tugas dari guru tepat waktu.
