Wacana Pembelajaran Tatap Muka di Tengah COVID-19, Begini Saran KPAI
- VIVA/ Dedi Priatmodjo
VIVA – Tahun ajaran baru akan segera tiba dengan persiapan untuk pembelajaran tatap muka secara offline. Meski pandemi COVID-19 masih melanda, siswa akan diberikan peluang belajar langsung di sekolah dengan waktu yang terbatas. Pembelajaran tatap muka rencananya akan segera di ujicoba di beberapa wilayah DKI Jakarta.
Diakui anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah, S. S, M.Si, pihaknya telah memulai pengawasan untuk pembelajaran tatap muka sejak lama, sebelum wacana pembelajaran tatap muka itu benar-benar dilaksanakan. KPAI, kata Margaret, mendorong proses tersebut namun harus dengan beberapa persiapan yang tepat.
"Kita dorong sekolah untuk siapkan diri. Meski proses belajar online, infrastruktur fasilitas juga harus disiapkan," kata Margaret saat berkunjung ke Kantor VIVA.co.id, Kawasan Pulo Gadung, Jakarta, Rabu 14 April 2021.
Hal paling pertama yang harus disiapkan, lanjut Margaret, kebijakan dari Pemerintah Daerah terkait anggaran untuk fasilitas sekolah, termasuk kesehatan, protokol kesehatan, hingga vaksinasi.
"Termasuk proses vaksinasi untuk guru-guru juga perlu difasilitasi," tuturnya.
Selain itu, perangkat sekolah juga harus dipikirkan agar sejalan dengan pembelajaran daring maupun offline. Pemeriksaan dari kedatangan hingga pembelajaran selesai juga perlu dipikirkan seperti apa mekanismenya. Selain itu, kebijakan kurikulum serta rombongan guru dan siswa harus terhindar dari kerumunan.
"Kedua, infrastruktur berarti bagaimana tanda-tanda silang (untuk jaga jarak). Rasio cuci tangan bagaimana, SOP mau ke toilet, datang seperti apa. Itu hal penting, jangan sampai itu menganggu," ungkapnya.
Di sisi lain, Sumber Daya Manusia nya yang akan terlibat dalam pembelajaran tatap muka pun harus diberi edukasi, seperti orangtua, guru, hingga siswa agar pencegahan COVID-19 lebih baik. Untuk itu, adanya ruang isolasi pun harus dibuat dengan terkoneksi Puskesmas.
"Edukasi soal pencegahan COVID-19. Jangan sampai anak bohong, demam tapi nggak ngomong. Akhirnya ketularan semua. Termasuk ruang isolasi saat ada yang demam dan relasi rujukan Puskesmas kalau ada kedaruratan," jelasnya.
Menurut Margaret, jika semua syarat-syarat kesiapan sekolah untuk melakukan belajar tatap muka sudah oke dan sempurna, pemerintah daerah bisa memberikan stempel sebagai tanda pemberian izin pembelajaran tatap muka.
"Izin dari orangtua juga tetap jadi hal utama, kalau orangtua tidak mengizinkan tetap berikan anak hak yang sama untuk tetap mendapatkan PJJ," katanya.
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
