- VIVA/Muhammad AR
VIVA – Pembelajaran Tatap Muka Terbatas diketahui sudah mulai dijalankan di beberapa daerah di Indonesia. Pembelajaran Tatap Muka, diizinkan dengan beberapa persyaratan mulai dari mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan guru, siswa, dan semua tenaga kependidikan beserta keluarganya.
Selain itu, PTPMT juga berlangsung secara dinamis menyesuaikan risiko kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni PPKM, baik PPKM Mikro maupun PPKM Darurat.
Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jumeri, S.TP., M.Si, mengatakan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM Terbatas saat PPKM Darurat dengan mengacu pada SKB 4 menteri.
"Dalam SKB disebutkan, bahwa apabila satuan pendidikan sudah guru sudah divaksin maka wajib membuka opsi tatap muka, dan daerah wajib mengizinkan tatap muka apalagi jika sudah masuk level 1,2,3. Berarti sekolah memberikan dua alternatif, PTM terbatas dan PJJ sekaligus. Nah orang tua diberi kemerdekaan apakah memberangkatkan anaknya sekolah atau bertahan PJJ di rumah. Jadi orangtua tidak perlu khawatir ada pilihan bagi orangtua," kata Jumeri dalam virtual conference, Selasa 21 September 2021.
Ia menambahkan, pembelajaran tatap muka terbatas sendiri penting dilakukan. Pasalnya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh orang tua, guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, antara lain.
Pertama, guru kesulitan mengelola Pembelajaran Jarak Jauh, karena ini hal baru, mendadak dan tiba-tiba masih fokus cenderung untuk menuntaskan kurikulum beban tugasnya.
"Waktu pembelajaran berkurang karena biasanya satu hari bisa enam sampai tujuh jam kelas awal 3-4jam ini berkurang dan ini jadi problem besar dalam pencapaian kerja guru," kata Jumeri,
Kedua, guru mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang tua dan peserta didik, karena yang bisa PJJ daring terbatas hanya 30 persen dari seluruh siswa kita mengikuti pembelajaran guru dengan daring sedangkan lainnya PJJ mandiri di rumah.
"Di rumah karena bekerja ada urusan lain, mungkin juga kemampuannya terbatas, yang sarjana saja belum tentu bisa membimbing, memberi motivasi di rumah," ujar Jumeri.
Dari sisi siswa, siswa kesulitan konsentrasi belajar karena banyak tugas-tugas yang dianggap berat.
"Anak-anak kita tatap muka saja kemampuan menyerapnya terbatas ini dibatasi jarak, kemudian intensitas terbatas. Kemudian peningkatan stress dan kejenuhan karena isolasi berkelanjutan yang menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak," kata Jumeri.
Kemudian adanya, perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar terutama untuk anak dari sosio ekonomi berbeda.
"Sudah lebih dari setahun pandemi ini banyaj risiko yang terjadi anak putus sekolah dikarenakan beberapa anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19," tutur Jumeri.
Siswa bertemu guru
Kemudian ada persepsi orangtua kalau anaknya tidak belajar di sekolah maka, seperti tidak ada peran sekolah.
"Akibatnya minta diskon pembayaran ataupun pembebasan pembayaran sekolah. Beberapa sekolah swasta mengalami tekanan secara finasial," ujar Jumeri lebih lanjut.
Perbedaaan akses dan kualitas selama PJJ menyebabkan perbedaan yang tinggi antara sosial ekonomi yang berbeda, antara daerah maju, terjadi perbedaan mencolok.
"Dan studi menemukan bahwa PTM atau bertemu dengan guru lebih baik dibandingkan dengan PJJ," kata Jumeri.
Dari risiko eksternal, kekerasan pada anak, tanpa sekolah banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi guru.
"Biasanya permasalahan rumah tangga terdeteksi guru-gurunya karena dia mungkin murung sekolah ditemukan gurunya dipecahkan masalahnya, ini tidak ditemukan proses itu," kata dia lebih lanjut.
Selain itu, ketika anak tidak lagi ke sekolah terjadi peningkatan risiko untuk pernikahan dini. ini bisa terjadi dan banyak permintaan izin pernikahan dini di KUA terutama anak perempuan.
Hingga saat ini dijelaskan Jumeri, PTM masih terbatas, dan masih didominasi oleh PJJ sebesar 58 persen. Untuk persentase PTM Terbatas tertinggi, ada di Aceh dan terendah ada di Jakarta di mana diketahui PTM baru dilakukan sebanyak seminggu sekali atau satu hari.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
