VIVA – Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan, persatuan dan kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa.
Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, pada Konferensi Pers Peringatan Hari Ibu 2017, di Jakarta, 18 Desember 2017.
Adapun pemilihan 22 Desember, didasarkan pada momentum Pembukaan Kongres Perempuan Indonesia I pada 22 sampai 25 Desember 1928.
Terkait peringatan Hari Ibu, Okky Asokawati, selaku Anggota Komisi IX DPR RI/Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP mengeluarkan beberapa pernyataan, seperti dalam rilis yang diterima VIVA, hari ini. Pernyataan itu antara lain:
1. Peringatan Hari Ibu harus menjadi momentum bagi negara untuk memastikan seluruh kebijakan negara memihak kepada ibu di Indonesia. Kebijakan baik berupa regulasi dan politik anggaran harus diarahkan sebesar-besarnya untuk pemajuan dan penguatan terhadap ibu dan perempuan di Indonesia.
2. Salah satu regulasi yang mendesak untuk segera diwujudkan yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang saat ini sedang dibahas pemerintah dan DPR menjadi pelengkap atas regulasi yang sebelumnya telah berlaku, seperti UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Keberadaan sejumlah regulasi itu penting untuk memastikan ibu dan perempuan terlindungi baik lahir maupun batin dari berbagai potensi kekerasan baik fisik maupun psikis.
3. Memasuki tahun politik di tahun 2018 dan 2019, kampanye politik dari para kandidat kepala daerah harus memastikan keberpihakan pada kelompok perempuan dan ibu. Keberpihakan tersebut tentu tidak hanya terhenti pada jargon dan janji politik, namun harus terwujud berupa kebijakan yang ramah terhadap ibu dan perempuan. Sejumlah persoalan yang masih mengemuka di sejumlah daerah seperti masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, terjangkitnya penyakit mematikan yang menimpa ibu, serta persoalan kesejahteraan ibu, harus menjadi program prioritas setiap kepala daerah dalam merumuskan kebijakan di daerah.
4. Setahun ke depan pemerintah harus memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada para ibu terkait dengan program-program vaksinasi. Jangan sampai Kejadian Luar Biasa penyakit terulang karena kekurangfahaman para ibu tentang hal tersebut.
5. Sebagai penunjang ekonomi keluarga program UKM bagi para ibu juga perlu diberdayakan lebih intens lagi. Kemudahan untuk memperoleh akses perbankan serta pemberdayaan kompetensi & pemasarannya perlu diperkuat.
