Indonesia Optimis Jadi Negara Layak Anak di 2030

Ilustrasi orangtua dan anak.
Sumber :
  • Pixabay

VIVA – Pemerintah Republik Indonesia menargetkan Indonesia menjadi negara layak anak pada tahun 2030 nanti. Target ini, sesuai dengan Sustainable Goals Development yang sebelumnya dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.

Kota Bekasi Raih Predikat Nindya dalam Penganugerahan KLA 2022

"Indonesia sudah ada 349 kota yang menginisiasi untuk menjadi Kota Layak Anak, ini kita masih ada PR (pekerjaan rumah) dari segi kuantitas, karena masih ada 160-an yang belum menginisiasi. Saya rasa, ini progres yang cukup baik untuk anak di Indonesia," ungkap Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N Rosalin, kepada VIVA di Padang, Sumatera Barat, Selasa 26 Desember 2017.

Dengan capaian yang telah didapat sejauh ini, Lenny optimistis Indonesia akan menjadi negara yang ramah anak, bahkan sebelum 2030.

Sumatera Barat Bakal Bebas dari Iklan Rokok

"Kalau kita lihat Padang, tinggal perlu beberapa step, Padang bisa mempercepat, prosesnya pada tahun 2020 (menjadi Kota Layak Anak). Tapi taruhlah jika satu dua kota, akhirnya banyak kota bisa meraih Kota Layak Anak 2030, artinya Indonesia layak anak bisa tercapai sebelum 2030," kata Lenny.

Lenny menambahkan, saat ini, pihaknya terus melakukan advokasi, sosialisasi, dan pendampingan untuk mendorong target Indonesia layak anak 2030. Meski demikian, dia mengatakan bahwa target itu akan sulit tercapai jika hanya dari pemerintah yang berpartisipasi.

Jadi Kota Layak Anak, Indonesia Dicontoh Jepang dan ASEAN

"Ini semua tergantung daerah merespons bukan hanya Pemda-nya, tetapi komponennya juga bergerak untuk membangun ini harus keroyokan," kata dia.

Saat ini, lanjut Lenny, ada dua kota yang mendapat predikat Kota Layak Anak tingkat utama. Artinya, hanya tinggal beberapa indikator lagi kota tersebut bisa disebut Kota Layak Anak. Ia menambahkan, ada beberapa tantangan yang mesti diselesaikan untuk mencapai predikat Indonesia layak anak.

"Hampir semua daerah masih ada perkawinan anak, akte kelahiran masih belum 100 persen. Masalah kesehatan anak masih anak drop out dari sekolah, ruang kreativitas anak masih kurang, masih ada pekerja anak, pekerjaan kita masih cukup banyak," ungkap dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya